SuaraJabar.id - Direktur Utama PT Jasa Marga, Subakti Syukur bungkam saat sejumlah awak media menghampirinya ketika ia tiba di kantor Komnas HAM, Senin (14/12/2020).
Komnas HAM sendiri rencananya akan memeriksa Subakti soal tak berfungsinya kamera pengawas alias CCTV saat terjadi bentrokan berdarah antara aparat kepolisian dengan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Subakti tiba di kantor Komnas HAM sekitar pukul 10.00 WIB.
Berdasarkan pantauan Suara.com, tampak Subakti datang dengan mengenakan pakaian kemeja putih langsung memasuki kantor Komnas HAM.
Tak ada kalimat keluar dari mulut Subakti saat awak media menghampiri. Ia langsung bergegas masuk ke ruang pertemuan.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM yang juga Ketua Penyelidikan kasus tewasnya 6 laskar FPI, Choirul Anam mengatakan, pemanggilan Jasa Marga ini untuk dimintai keterangan soal CCTV mati di KM 50.
"Jasa Marga seperti yang diketahui mereka sudah menyampaikan informasi di publik ada CCTV mati termasuk salah satu bagian yang akan kami konfirmasi," kata Choirul di lokasi.
Menurut Chorul, selain Jasa Marga nanti pada pukul 13.00 WIB pihaknya juga memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk dimintai keterangan soal bentrokan pihaknya dengan laskar FPI hingga menewaskan 6 orang.
"Untuk (Kapolda dikonfirmasi) seputar lokasi seputar apa yang ditemukan dan yang paling utama konstruksi peristiwa. tidak sekedar kronologi tapi kontruksi peristiwa," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Komnas HAM Sebagai Lembaga Independen Kasus 6 Laskar FPI
Sebelumnya diberitakan, Komnas HAM periksa Jasa Marga dan Polda Metro Jaya siang ini. Pemeriksaan itu terkait laskar FPI ditembak mati di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Rencananya, kedua belah pihak akan dipanggil hari ini, Senin (14/12/2020). 6 orang tewas dalam penembakan itu.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam. Ia sekaligus mengkonfirmasi bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang akan datang.
"Konfirmasnya demikian (dihadiri Kapolda)," kata Choirul dihubungi Suara.com, Senin (14/12/2020).
Komnas HAM memastikan tidak hadir dalam giat rekontruksi bentrok polisi vs laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Di mana reka ulang itu digelar pukul 00.00 WIB hingga 05.00 WIB, Senin subuh tadi.
Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam, mengatakan, pihaknya mendapat undangan untuk dapat hadir rekontruksi tersebut. Namun, pihaknya tidak bisa hadir.
"Kami tidak bisa mengikuti untuk malam ini. Saya dan tim sedang mengkonsolidasi temuan sementara penyelidikan dari berbagai sumber, termasuk hasil olah TKP pendalaman pertama yang kami lakukan selama dua hari kemarin," kata Choirul yang juga Ketua Tim Penyelidikan kasus tersebut, Minggu (13/12/2020).
Choirul mengatakan, pihaknya sedang fokus untuk mempersiapkan pemeriksaan terhadap Jasa Marga dan Polda Metro Jaya terkait tewasnya enam laskar FPI tersebut.
"Puzle terangnya peristiwa ,semakin detail kami dapatkan. Dan berharap semakin banyak yang diperoleh, semakin cepat terang," katanya.
Choirul berharap kepada semua pihak yang mengetahui kejadian itu, bisa mendat
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Jadwal KRL Terakhir Malam Ini 10 Februari 2026 Jakarta-Depok-Bogor
-
Perumda BPR Cirebon Dicabut Izin, Kejari Pastikan Kasus Korupsi Tetap Jalan: Tunggu Audit BPK
-
Fenomena Negara Suap Negara, KPK Bongkar Kongkalikong PN Depok dan Anak Usaha Kemenkeu
-
Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon Dicabut OJK: LPS Siap Lakukan Likuidasi
-
Program 3 Juta Rumah Digenjot, BRI Jadi Penopang Utama Kredit Perumahan Nasional