SuaraJabar.id - Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengetatan aktivitas sosial di sejumlah tempat, seperti perkantoran hingga mal untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.
Menanggapi hal ini Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani pun langsung protes, pasalnya jika saran Luhut itu diterapkan bakal menggangu aktivitas perekonomian.
"Pengetatan ini langsung berdampak pada ekonomi, itu udah pasti. Ini sudah 2 kali dan itu langsung akan membuat ekonomi anjlok lagi," kata Hariyadi dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (15/12/2020).
"Kalau ini ketiga kali akan otomatis akan anjlok lagi, pandangan kami pola penanganan covid tidak tuntas dan selalu yang kena pengendalian PSBB memang dampaknya terhadap ekonomi akan sangat kena," keluh Hariyadi.
Baca Juga: Tolak Vaksin Berbayar, Apindo Minta Semuanya Digratiskan Pemerintah
Hariyadi menyadari kekhawatiran Luhut akan tingginya penyebaran virus corona akhir-akhir ini, namun menurutnya itu adalah hasil dari kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah yang tidak konsisten menangani pandemi ini.
"Makanya kami setengah ngambek pas klaster Petamburan, Bandara Soetta, Tebet, kami bilang kalau itu ya sudah nggak usah ada PSBB sekalian. Kalo kami diminta ketat, kalau Pemprov (DKI) nggak konsisten," ujarnya.
Ia mengatakan selama 10 bulan terakhir pandemi yang jadi korban adalah sektor ekonomi yang terus dibatasi tapi masyarakat banyak yang tak disiplin dalam menjaga protokol kesehatan.
"Kawasan padat penduduk nggak disentuh sosialisasi seperti apa, kalau begitu sampe kapan nggak akan selesai masalahnya. Masalah bukan di sektor riilnya," tandasnya.
Baca Juga: Gubernur Ganjar Pranowo Digugat Apindo Jateng di PTUN
Berita Terkait
-
Lewat JSDP, Pemprov DKI Wujudkan Sanitasi Sehat untuk Masyarakat Jakarta
-
Meski Tengah Kaji, Pengusaha Tetap Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
-
Sucor AM Gandeng Pengusaha Kelola Dana Filantropi
-
Apindo Beberkan Dampak Kebijakan Jika Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Diimplementasi
-
Pelaku Usaha Ramai-ramai Tolak Aturan Soal Rokok Terbaru, Ini Alasannya
Tag
Terpopuler
- Tanggapi Kisruh Andre Taulany Parodikan Gelar Raffi Ahmad, Feni Rose: Lagian Kantor yang Kasih di Ruko
- Berani Minta Maaf ke Lembaga Kerukunan Sulsel, Denny Sumargo Dapat Dukungan dari Sumatera sampai Papua
- Harta Kekayaan Roy Suryo yang Dituduh sebagai Pemilik Akun Fufufafa
- Profil Lex Wu: Tantang Ivan Sugianto Duel usai Paksa Anak SMA Menggonggong
- Geng Baru Nikita Mirzani Usai Lepas dari Fitri Salhuteru Disorot: Circlenya Lebih Berkualitas
Pilihan
-
Kata Irfan Setiaputra Usai Dicopot Erick Thohir dari Dirut Garuda Indonesia
-
5 Rekomendasi HP Rp 6 Jutaan Spek Gahar, Terbaik November 2024
-
Lion Air Bikin Aturan Baru Mulai 1 Desember: Bawa Kardus Besar, Siap-Siap Rogoh Kocek Lebih Dalam!
-
Emiten Leasing Boy Thohir PHK Ribuan Pekerja dan Tutup Kantor
-
Prediksi Robby Darwis: Timnas Indonesia vs Jepang, Kevin Diks Jadi Kunci?
Terkini
-
Local Media Community 2024 Roadshow Class Tasikmalaya: Media Lokal Perlu Diversifikasi Sumber Pendapatan
-
4 Santri Tewas Tertimbun Tanah Longsor di Sukabumi, BPBD Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Tersedia 100 Ribu Hadiah Termasuk BMW 520i M Sport di BRImo FSTVL, Ini Cara Memenangkannya!
-
Lewat Tanya Sabrina, Kamu Bisa Cari Rekomendasi Merchant Hiburan saat Weekend
-
Pj Gubernur Jabar: 29 Orang Jadi Korban Kecelakaan Tol Cipularang