Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Sabtu, 09 Januari 2021 | 11:11 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon hadir dalam dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda pada Gelaran Kongres Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (10/11/2020). (Ayobandung.com/Irfan AI-Faritsi)

SuaraJabar.id - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon kini berstatus sebagai terlapor usai akun Twitter-nya terciduk menyukai konten video porno.

Fadli Zon dilaporkan oleh Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia (APMI) Febriyanto Dunggio.

Febriyanto melaporkan Fadli Zon ke Bareskrim Polri karena akun media sosial Twitter milik Fadli yakni @fadlizon menyukai (like) konten pornografi.

"Iya (Fadli Zon dilaporkan) ke Bareskrim Polri," kata Febriyanto Dunggio dalam pesan singkatnya, Sabtu (9/1/2021).

Baca Juga: Fadli Zon Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Diduga Sebar Video Porno

Menurut dia, tindakan Fadli ini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota dewan sehingga pihaknya memutuskan untuk melaporkan Fadli ke polisi agar dilakukan penyelidikan.

"Kan tidak elok wakil rakyat like konten berbau pornografi. Dengan dia like secara enggak langsung ikut mendistribusikan video porno itu," tuturnya.

Menurut dia, aktivitas media sosial Fadli sebagai wakil rakyat pasti disorot oleh masyarakat.

"Apa yang dilakukan wakil rakyat itu dipantau sama rakyat. Cara dia like, entah sengaja atau enggak ya, semua orang bisa lihat," imbuhnya.

Febriyanto Dunggio melaporkan politikus Partai Gerindra Fadli Zon ke Bareskrim Polri, Jumat (8/1/2021). [Suara.com/Muhammad Yasir]

Laporan yang dibuat Febriyanto terhadap Fadli ini terdaftar dengan nomor: LP/B/0018/I/2021/Bareskrim tanggal 8 Januari 2021.

Baca Juga: Diduga Sebar Video Porno, Fadli Zon Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Dalam laporan itu, Fadli dituding melakukan tindak pidana pornografi/prostitusi melalui media elektronik/ media sosial yang melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi dan atau Pasal 14 dan atau, Pasal 15 UU nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Hingga berita ini disiarkan, pihak Mabes Polri ketika dikonfirmasi belum memberikan keterangannya. [Antara]

Load More