SuaraJabar.id - Sebanyak 630 pelajar SMP di Kota Cimahi sama sekali tidak merasakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring. Sebab, mereka tidak memiliki ponsel sama sekali.
Seperti diketahui, sejak Covid-19 mewabah seluruh Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah ditiadakan. Pembelajaran dialihkan menjadi PJJ secara daring atau online.
"Kita sudah mendata, yang tidak punya HP itu ada sekitar 630. Itu SMP saja, SD masih kita data," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono saat dihubungi Suara.com, Minggu (7/2/2021).
Harjono membeberkan, ratusan siswa yang tidak memiliki handphone atau gawai canggih lantaran tidak memiliki cukup uang untuk membelinya.
"Memang permasalahan ekonomi. Tapi data itu dinamis, siapa tau misalnya bulan depan punya uang terus beli HP," ujarnya.
Namun meski ratusan siswa tersebut tidak memiliki ponsel, Harjono memastikan mereka tidak kehilangan haknya sebagai pelajar. Para siswa tersebut selama ini mengikuti pembelajaran secara luring.
"Untuk mereka yang jelas tidak punya HP diprioritaskan untuk luring. Jadi orang tuanya yang mengambil tugas, nanti tugasnya diantarkan lagi sama orang tuanya," ujar Harjono.
Harjono mengakui, pembelajaran semacam ini semakin membuat siswa jenuh. Untuk itu, dirinya melalui para kepala sekolah sudah menugaskan para guru untuk melaksanakan kunjungan rumah terhadap siswa yang tidak memiliki handphone.
"Orang tua cerita anaknya susah sekarang mengerjakan tugas. Belakangan ini semangtnya turun," ujarnya.
Baca Juga: Dewi Citos Kota Cimahi, Dulu Ramai Kini Mirip Lokasi Uji Nyali
Dinas Pendidikan Kota Cimahi juga mencatat ada sekitar 2.500 siswa SMP yang selama PJJ meminjam handphone milik orang tuanya untuk belajar daring. Nantinya tugasnya diberikan melalui orang tuanya untuk dikerjakan leh siswa.
"Jadi anak gak punya HP, numpang ke HP orang tuanya. Ini kan masih mending dibandingkan yang sama sekali orang tuanya tidak memiliki HP untuk menunjang pembelajaran daring," ujar Harjono.
Permasalahan-permasalahan teknis tersebut sebelumnya menjadi salah satu penyebab munculnya masalah penilaian terhadap siswa selama kebijakan PJJ ditengah pandemi Covid-19 ini diterapkan.
Mulanya tercatat ada sekitar 722 siswa SD yang bermasalah. Kemudian setelah diselesaikan kini hanya tinggal sekitar 72 siswa lagi yang belum selesai. Untuk SMP, awalnya ada sekitar 2.300 yang bermasalah dengan nilai. Kini menyisakan 91 siswa lagi.
"Untuk sebagian orang tua dan anaknya masih di luar kota. Kemudian ada juga beberapa orang lapor ke kepala sekolahnya mau pindah ke pesantren. Tapi tetap harus ada kejelasan," pungkas Harjono. [Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki]
Berita Terkait
-
Jika Bertemu Soekarno, Anak Ingin Curhat Soal AI! Begini Kisah Kemerdekaan dari Sekolah Rakyat
-
Ratusan Siswa SMP di Buleleng Belum Bisa Baca, Mendikdasmen: Penyebabnya Disleksia, Kurang Perhatian
-
Viral Sekretaris Disdik Nabire Tendang Siswa SMP Gegara Demo Tolak MBG: Kamu Ini Masih Ingusan!
-
Siswa SMP Sebut Menu Makan Bergizi Gratis Tak Enak, Publik Sentil Deddy Corbuzier: Awas Dikatain Sama Letkol Lu..
-
Bangga! Siswa SMP dari Dua Sekolah di Indonesia Raih Juara Untuk Kompetisi Literasi Keuangan se-Asia Pasifik
Terpopuler
- Shin Tae-yong: Jay Idzes Menolak
- Innalillahi, Komedian Mpok Alpa Meninggal Dunia
- Kata-kata Miliano Jonathans Tolak Timnas Indonesia
- Dulu Dihujat karena Biaya Persalinan Dibantu Raffi Ahmad, Rupanya Mpok Alpa Punya Cerita Memilukan
- Anak Muda Merapat! Ini 4 Mobil Bekas Keren Rp30 Jutaan yang Siap Diajak Keliling Pulau Jawa
Pilihan
-
Debit Manis Shayne Pattynama, Buriram United Menang di Kandang Lamphun Warrior
-
PSIM Yogyakarta Nyaris Kalah, Jean-Paul van Gastel Ungkap Boroknya
-
Cerita Awal Alexander Isak, Zlatan Baru yang Terasingkan di Newcastle United
-
Di Balik Gemerlap Kemerdekaan: Veteran Ini Ungkap Realita Pahit Kehidupan Pejuang yang Terlupakan
-
Daftar 5 HP Android Punya Kamera Setara iPhone, Harga Jauh Lebih Murah
Terkini
-
4 Fakta Penahanan Guru Ngaji yang Cabuli 9 Gadis di Puncak
-
Topeng Pengobatan Alternatif, Terungkap Modus Guru Ngaji Diduga Cabuli 9 Santriwati Sejak 2015
-
APBD Jabar Disahkan Pincang! 5 Fakta di Balik Aksi Boikot PDIP Gara-gara Dana Pesantren
-
Geger APBD Jabar! PDIP Boikot Paripurna, Tuding Janji Bantuan Pesantren Dikhianati Dedi Mulyadi
-
Drama PBB Cirebon Naik Gila-gilaan Dibatalkan! Ini 5 Poin Penting yang Wajib Kamu Tahu