- Pembangunan Gedung MUI Kabupaten Sukabumi senilai Rp3 miliar dari APBD 2025 menjadi sorotan publik akibat progres pengerjaan lambat.
- Sekretaris Umum MUI menegaskan bahwa pihaknya hanyalah penerima manfaat dan tidak memiliki kendali teknis atas pengelolaan proyek tersebut.
- Publik menantikan transparansi serta kepastian penyelesaian gedung yang akan digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan di Kabupaten Sukabumi tersebut.
SuaraJabar.id - Proyek pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi senilai Rp3 miliar mulai menjadi perhatian publik. Dana hibah dari APBD Tahun 2025 yang digelontorkan untuk pembangunan tersebut kini dipertanyakan, menyusul progres pengerjaan yang dinilai berjalan lambat.
Di tengah sorotan itu, berbagai spekulasi bermunculan. Sebagian masyarakat bahkan mulai mengaitkannya dengan isu proyek mangkrak, meski belum ada kepastian resmi terkait hal tersebut.
Menanggapi situasi yang berkembang, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa MUI tidak memiliki kendali teknis dalam pembangunan gedung tersebut.
Menurutnya, sejak awal posisi MUI hanya sebagai penerima manfaat, bukan pihak yang mengelola proyek. Seluruh proses pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pembangunan gedung ini tidak bisa dilakukan secara swakelola. Ada mekanisme kontraktual yang harus dilalui,” ujarnya.
Penjelasan ini sekaligus meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa MUI bertanggung jawab langsung atas lambatnya progres pembangunan.
Namun demikian, sorotan publik tetap tidak bisa dihindari. Nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah membuat masyarakat berharap pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan transparan.
Di sisi lain, proyek yang menggunakan dana pemerintah memang harus melalui tahapan yang tidak sederhana. Mulai dari perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan, semuanya diatur secara ketat sehingga tidak bisa dilakukan secara instan.
Kondisi inilah yang kerap menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi publik dan realitas di lapangan.
Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Kini Tak Perlu KTP Pemilik Pertama, Cukup STNK!
Gedung MUI sendiri diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan umat di Kabupaten Sukabumi. Karena itu, kejelasan progres pembangunan menjadi hal yang sangat dinantikan.
Kini, di tengah berbagai pertanyaan yang muncul, publik menunggu satu hal yang paling penting: kepastian bahwa proyek tersebut benar-benar berjalan dan akan selesai sesuai rencana.
Tag
Berita Terkait
-
Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Kini Tak Perlu KTP Pemilik Pertama, Cukup STNK!
-
KPK Obok-obok Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono di Indramayu
-
KPK Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Terkait Kasus Suap Bupati Bekasi
-
Tebang Pilih? Gurandil Kecil Ditahan Polda Jabar, Pemilik Lubang Tambang Besar Tak Tersentuh
-
Drama Karpet Kuning di Bandung: Teka-teki Izin Kepolisian yang Membayangi Musda Golkar Jabar
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Kapolresta Bogor Kota Minta Maaf atas Insiden Intimidasi Videografer
-
Detik-Detik Menegangkan! Ibu Hamil Melahirkan di Kereta, Dokter Spesialis Kandungan Turun Tangan
-
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik 57,4 Persen, Lingkungan Jadi Sorotan
-
KPK Periksa Bupati Bogor soal Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkab
-
BRI Perkuat Inklusi Keuangan UMKM Lewat Empat Penghargaan Pada 2026