SuaraJabar.id - Dunia pendidikan Jawa Barat digegerkan dengan buku mata pelajaran sosiologi kelas III SMA yang memuat alamat situs porno.
Dinas Pendidikan Jabar bergerak cepat mengetahui adanya alamat situs porno di buku mata pelajaran ini.
Mereka menarik semua buku sosiologi yang memuat alamat situs porno itu ke perpustakaan sekolah.
"Sudah kita bahas di rapim (rapat pimpinan) kemarin. Buku sudah ditarik ke perpustakaan sekolah," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi di kantornya, Jalan Rajiman, Kota Bandung, Rabu (10/2/2021).
Menurut Dedi, penarikan buku yang membuat heboh masyarakat tersebut bukan untuk dihancurkan. Daripada menghancurkan buku yang sudah banyak tersebar di Jabar, Dedi memilih meminta pemerintah untuk menonaktifkan atau memblokir alamat situs porno tersebut.
"Bukunya banyak. Jadi, sebetulnya kalau kita menghancurkan bukunya kasihan, kan ini aset. Kalau penarikan di pihak sekolah ada, nanti disimpan di perpustakaan terlebih dulu dan itu sudah dilakukan," katanya.
"Bukan bukunya yang dihanguskan, tapi situsnya yang harus diblokir. Kita akan melakukan penyampaian surat agar memblokir situs itu kepada Kementerian Kominfo," imbuh Dedi.
Selain berharap pemerintah memblokir alamat situs porno yang tercantum dalam buku tersebut, Dedi juga berharap agar kasus tersebut menjadi pembelajaran, khususnya bagi para penulis buku.
"Harapan kita ke depan adalah kepada rekan-rekan penulis kalau mengambil link untuk itu ya harus situs resmi atau situs pemerintah," katanya.
Baca Juga: Sudah Klarifikasi, 8 Warga Temanggung Nekat Gowes Geruduk Tiga Serangkai
Menurut Dedi, sebetulnya buku tersebut sudah terbit sejak 2010. Dedi menduga, saat buku itu diterbitkan, situs tersebut memang benar adanya dan tidak berisikan konten porno.
"Ini kan terbit tahun 2010. Mungkin pada saat penerbitan buku ini benar si alamat (situs) ini, tapi sekarang karena tidak aktif atau bagaimana, bisa begitu," katanya.
Ke depan, kata dia, pihaknya pun berjanji untuk memperketat pengawasan terkait buku-buku mata pelajaran yang digunakan peserta didik di Jabar.
"Kita juga akan berikan surat agar teman-teman penulis, kalau misalnya merujuk itu gunakan situs resmi yang diterbitkan pemerintah sehingga tidak terjadi lagi seperti ini," papar Dedi.
Sebelumnya diberitakan, buku mata pelajaran sosiologi kelas III SMA yang banyak digunakan pelajar di seluruh Indonesia mengutip situs porno. Akibatnya, situs tersebut banyak diakses para pelajar karena dianggap menginformasikan mata pelajaran sosiologi.
Informasi yang diterima, situs tersebut dipromosikan dan ditulis secara lengkap pada mata pelajaran yang menginformasikan Kampung Naga, Tasikmalaya.
Berita Terkait
-
Fantastis, Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu Rugikan Negara Rp 16,8 Miliar
-
Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia SMA, Lengkap dengan Jawaban
-
10 Kampus Terbaik di Jawa Barat Versi QS World University Rankings Asia 2026
-
Hujan Deras Sebabkan Jalan Nasional di Ciamis Amblas
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
19 Tersangka dan 4 Proyek Ganda, Siapa Lagi yang Terseret Usai OTT?
-
Sadis, Begal di Karawang Tak Ragu Bacok Korban Demi Motor
-
Gerbang Tol Karawang Timur Diambil Alih Tanggung Jawab Bupati Aep, Apa Rencananya?
-
Pakar Kebijakan Publik Kritik MK: Polisi dan Kementerian Sama-Sama Sipil
-
AKPI Tawarkan Solusi UU Kepailitan Baru untuk Sukseskan Perampingan BUMN Era Prabowo