Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Senin, 22 Februari 2021 | 09:41 WIB
ILUSTRASI pameran mobil baru. [Suara.com/Arief Hermawan].

Terakhir, mereka yang setuju dengan kebijakan tersebut juga melihat bahwa langkah pemerintah ini merupakan insentif untuk kelas menengah (sebanyak 4 persen).

Sementara itu, mereka yang tidak sependapat dengan kebijakan pajak gratis mobil baru (61 persen) melihat bahwa kebijakan tersebut berisiko terhadap penurunan pendapatan pajak.

Mereka yang kontra juga melihat kebijakan tersebut menambah kemacetan dan kerusakan lingkungan atau polusi (28 persen), dan mereka juga (11 persen) merasa kebijakan ini terlalu elitis dan diskriminatif hanya untuk kelas menengah.

Dari temuan analisa big data Continuum Data Indonesia didapatkan pula bahwa 85 persen dari pembicaraan berasal dari kota-kota besar, yakni Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Solo dan Semarang. Hal ini, menurut Omar, sejalan dengan kontribusi kota-kota besar terhadap penjualan mobil.

Baca Juga: Nantikan Piala Menpora 2021, Frets Butuan: Buat Ajang Pemanasan

"Media sosial menjadi platform yang reliable untuk mengetahui respons konsumen atau masyarakat terhadap suatu kebijakan, terutama kalau kebijakan ini untuk kalangan menengah, karena media sosial itu memang pemakainya kebanyakan dari mereka adalah kalangan menengah," ujar Omar.

"Karena mereka punya waktu memberikan pendapat di media sosial, dan juga mereka kelas menengah ini kemungkinan besar pengguna kelas menengah media sosialnya kita," dia menambahkan. [Antara]

Load More