Tak Punya Dana untuk Operasional PPKM Mikro, Pemerintah Desa Kasbon

SuaraJabar.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi diperpanjang hingga dua pekan ke depan.

Program tersebut dititikberatkan pada penanganan Covid-19 dari mulai tingkat desa, RW hingga RT. Para Pemerintah Desa (Pemdes) pun mulai bersiap memutar otak untuk mencari sumber pendanaan.

Pasalnya, penggunaan anggaran dari dana desa untuk menopang kebijakan PPKM sesuai intruksi Pemkab Bandung Barat hingga kini belum masuk kas Pemdes.

"Iya anggaran desa belum turun," ujar Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, KBB, Khrisno Hadi saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Evaluasi PPKM Mikro Pertama, Klaster Karyawan Merebak di Kalasan

Namun karena ini kebijakan pemerintah, mau tak mau Pemdes harus menerapkan PPKM. Tujuannya, agar penularan Covid-19 di Bandung Barat, khususnya di Desa Mekarsari bisa ditekan.

"PPKM harus jalan terus karena merupakan program pemerintah yang harus dijalankan oleh desa," ujarnya.

Sepanjang PPKM Mikro jilid pertama yang berlangsung sejak 8-22 Februari, Pemdes Mekarsari terpaksa meminjam atau 'kasbon' dari kas desa yang disebut Khrisno non budgeter. Besarannya mencapai Rp 3-5 juta untuk kebutuhan selama dua pekan.

Untuk PPKM jilid dua ini, terang Khrisno, skema datang talang tersebut masih akan dipakai mengingat dana desanya belum cair. Pihaknya menganggarkan sekitar Rp 15 juta untuk kebutuhan selama dua pekan ke depan.

"Pakai dana talang, kita pinjem supaya ini berjalan. Nanti kita ganti saat sudah cair (dana desa)," sebutnya.

Baca Juga: Viral Hotel di Bandung Dijual di Situs Jual Beli, Ini Kata Pengelola

Di Desa Mekarsari, masih terdapat sejumlah warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka menjalani isolasi mandiri.
"Kita berusaha bagaimana caranya untuk ppkm, sosialisasi berjalan, operasi yustisi masker berjalan, pemberina sembako berjalan," pungkas Khrisno.