Ditangkap KPK, Kontraktor Gubernur Sulsel Pernah Didenda Rp 2,9 Miliar

SuaraJabar.id - Agung Sucipto, kontraktor yang sering digunakan jasanya oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pernah bermasalah dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

Agung Sucipto alias Angguh (64 tahun) ikut ditangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) Sabtu 27 Februari 2021.

Kepala Kanwil VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Hilman Pujana mengatakan, Angguh pernah divonis denda sebesar Rp 2,96 miliar. Karena perkara tender untuk dua proyek dengan nilai pagu Rp 44,4 miliar.

"Kalau kami di KPPU itu hanya masuk dalam persekongkolan tendernya saja dan pembuktian setelah persekongkolan tender itu sanksinya hanya denda saja. Kalau setelah denda, biasanya juga ada beberapa yang lanjut ke pidana," ujar Hilman, Sabtu (27/2/2021).

Baca Juga: Ditangkap KPK, Pengusaha Ini Mengerjakan Banyak Proyek Jalan di Sulsel

Hilman mengatakan Agung Sucipto merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba karena terlibat dalam persekongkolan tender di Kabupaten Bantaeng pada 2019.

Sejak ia menjabat Kepala Kanwil VI KPPU yang membawahi beberapa provinsi di Indonesia timur banyak menerima aduan persekongkolan tender, termasuk di Sulsel yang didominasi praktik tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi memang sangat erat berkaitan dengan persekongkolan atau kongkalikong dalam tender.

"Salah satu modus untuk memuluskan aksi korupsi adalah mengatur pemenang tender proyek tertentu, di mana terdapat janji maupun 'kickback' kepada pejabat (bouwhir)," katanya.

KPPU pun memberikan perhatian khusus mengenai hal ini, apalagi sampai dengan saat ini, dugaan persekongkolan tender masih mendominasi laporan masyarakat yang ditangani oleh otoritas pengawas persaingan usaha.

Baca Juga: Terjaring Operasi Tangkap Tangan, Ini Pujian Ketua KPK ke Nurdin Abdullah

Hilman mengungkapkan salah satu perkara tender yang ditanganinya dan sudah diputuskan bersalah oleh majelis dan diberikan sanksi denda yakni perkara tahun 2018, di mana KPPU telah memutus perkara nomor 16/KPPU-I/2018 dan nomor 17/KPPU-I/2018 yaitu terkait dugaan persekongkolan tender di Kabupaten Bantaeng di mana para terlapor dinyatakan bersalah dan dihukum denda.