SuaraJabar.id - Federasi Serikat Buruh Militan (F-Sebumi) menggalang solidaritas berupa pengumpulan uang koin guna menyikapi kasus yang menjerat ratusan buruh yang kalah dalam putusan perkara bernomor 193/Pdt.G/2020/PN Bdg atas gugatan CV Sandang Sari.
Berdasarkan putusan itu, sebanyak 198 buruh CV Sandang Sari harus membayar ganti rugi kepada perusahaan senilai Rp 500 juta ditambah biaya perkara sebesar Rp 69 juta.
"Kami terinspirasi oleh Prita Mulayasri yang di Tangerang itu mengumpulkan koin," ujar Ketua F-Sebumi Aan Aminah yang juga merupakan mantan buruh CV Sandang Sari kepada Suara.com, baru-baru ini.
"Penilaian saya hakim ini memang butuh duit receh karena kalau untuk ratusan juga seperti itu kita uang dari mana," tambahnya.
Aan menganggap putusan majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Dariyanto, dan dua hakim anggota I dewa Gede Suardhita dan Yuli Sinthesa Tristaniasangat tidak berkeadilan dan sangat merugikan buruh sebagai pihak tergugat.
Menurutnya, hakim tidak melihat sebab masalah yang diusung penggugat yakni CV Sandang Sari yang merasa dirugikan akibat protes dan mogok kerja buruh. Padahal, kata dia, protes ataupun mogok merupakan hak buruh dan diatur di Undang-undang.
Hakim, kata dia, tidak menangkap esensi penjelasan pihak tergugat dalam persidangan. Dimana, dijelasakan bahwa sebetulnya mogok total itu terjadi hanya satu hari saja yakni pada 13 April 2020. Sementara Hakim menganggap buruh melakukan mogok selama tiga hari berturut-turut dan membuat perusahaan merugi.
"Itu hakim kayaknya tidak mencermati atau tidak membaca apa yang kita jelaskan yaitu kita ini tidak mogok di tanggal 12 dan 14 (April 2020) karena tanggal 14 itu diliburkan (oleh perusahaan) . Kita hanya mogok tanggal 13, tapi tetap di putusan hakim bahwa kita itu mogok di tanggal 12,13,14 berarti hakim tidak membaca," ujarnya.
"Kerugian dari perusahaan juga gak jelas kemarin ditotalkan dari mana dapatnya mereka tidak bisa menjelaskan kemarin. Benar-benar hakim gak punya hati nurani," tukasnya.
Baca Juga: Terpantau Kamera CCTV, Gerombolan Bermotor di Bandung Diciduk Polisi
Aksi solidaritas sudah dimulai sejak Selasa (9/3/2021), pasca keluar putusan hakim. Hingga kini, dana terkumpul baru sekitar Rp 500 ribu dari target denda yang harus dibayarkan buruh sebesar Rp 569 juta.
"Ya biasanya uang receh itu kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari sekarang terpaksa kita mengencangkan benar-benar ikat pinggang sekencang-kencangnya lagi," imbuhnya.
Aan mengatakan aksi solidaritas pengumpulan uang koin itu merupakan antisipasi kemungkinan terburuk kalau saja upaya banding hingga kasasi yang bakal ditempuh buruh CV Sandang Sari tidak menuai hasil positif.
"Pengumpulan koin itu antisipasi guna memenuhi putusan sebagaimana dimaksud apabila pada tingkat banding maupun kasasi nantinya tetap tidak berpihak kepada kami (buruh miskin)," tutupnya.
Kontributor : Aminuddin
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Ancam Hukuman 15 Tahun Penjara, Polisi Bekuk Pelaku Pembacokan Acak Suporter Persib di Bogor
-
Dedi Mulyadi: Pilkades di Jabar Tanpa Kertas Suara dan Penghitungan Lama
-
Garut Siapkan Pelatihan 500 Calon Pekerja Migran, Target Berangkat Februari 2027
-
Buka Suara Soal Pemeriksaan KPK, Wabup Bogor Jaro Ade: Kita Harus Taat Hukum
-
Dihadiri Para Menteri dan Ketua MPR, EIGER Nature Resmi Diluncurkan di Kabupaten Bogor