Sudah Dua Pekan KPK Obok-obok Bandung Barat, Begini Kondisi Pemerintahan

SuaraJabar.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin mengklaim kinerja Pemkab Bandung Barat tetap optimal meski ada dugaan kasus korupsi yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, sejak dua pekan terakhir sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bandung Barat digeledah KPK untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi.

Bukan hanya Pemkab Bandung Barat, lembaga antirasuah itu juga menggeledah rumah Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa serta tempat usaha swasta yang diduga terkait kasus tersebut.

"Gak ada masalah, tetap berjalan Insyaallah," kata Asep saat dihubungi, Sabtu (27/3/2021).

Asep menyampaikan, ia sudah menginstruksikan kepada bawahannya agar bersikap kooperatif saat diperiksa oleh tim penyidik. KPK dipersilakan membawa data apapun demi kelancaran proses hukum.

"Kalau sekarang ada yang diperiksa sesuai dengan kewenangan KPK kita tetap kooperatif," ucap Asep.

Ia juga meminta pimpinan SKPD tetap diminta fokus bekerja pada tugas mereka masing-masing. Pasalnya, masih ada banyak PR Pemkab Bandung Barat yang membutuhkan fokus pekerjaan. Dia meminta proses hukum biarlah berlanjut oleh KPK namun tugas sebagai Pemerintah Daerah tetap harus optimal.

Asep menyebutkan, penggeledahan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut digelar untuk mencari barang bukti dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemda KBB. Asep tidak menyebut lebih detail barang atau dokumen apa yang dibawa oleh tim penyidik.

"Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan yang tertera pada surat perintah penyidikan terkait dugaan adanya tindak pidana koruspsi dalam pengadaan Bansos Covid-19 di KBB," sebutnya.

Baca Juga: Honor Cita Citata dari Korupsi Bansos? Pelantun Goyang Dumang Diperiksa KPK

Dari hasil penggeledahan, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen atau berkas terkait arus keuangan ataupun data yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selain menyita berkas-berkas, tim penyidik juga menyita sejumlah barang elektronik yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana korupsi.

Dalam kasus ini, nama Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna terseret beserta seorang anaknya bernama Andri Wibawa. Selain ayah dan anak, KPK juga menyebut nama seorang pengusaha yang diduga terlibat dalam pengadaan Bansos Covid-19. Namun statusnya belum diumumkan KPK.

Sejauh ini, KPK sudah memanggil sejumlah saksi terkait kasus Bansos COVID-19 di KBB ini. Sejak tiga hari terakhir, tim penmyidik KPK memeriksa eks Kepala Dinas Sosial Heri Partomo, beserta Bendahara Pengeluaran Dinsos KBB, Priyo Nugroho, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos KBB, Dian Suhartini. Mereka diperiksa berkaitan dengan arus pengadaan barang untuk Bansos COVID-19.

Selain memeriksa para pejabat di Dinas Sosial, tim penyidik KPK juga memanggil para pemilik perusahaan yang berkaitan atau yang menerima proyek pengadaan Bansos tahun 2020. Sama seperti para pejabat Dinsos KBB, para pemilik perusahaan juga dimintai keterangan di Mapolres Cimahi.

Pihak di luar pemerintah yang diperiksa ialah Asep Cahyadinata (Direktur Utama PT Jagat Dirgantara), Yusup Sumarna (Direktur CV Sentral Sayuran Garden City), Mochmad Yasin Akbar (Direktur CV Jayakusuma Cipta Mandiri), Denny Indra Mulyawan (wiraswasta), Hardy Febrian Sobana (karyawan CV Jaya Kusuma Ciptamandiri dan CV Satria Jakatamilung), Asep Saifudin (Direktur CV Satria Jakatamilung), dan Arlanda Ghazali Langitan (swasta).

Di hari berikutnya, tim penyidik kembali memanggil sejumlah pejabat lain. Sekretaris Daerah Asep Sodikin juga turut diperiksa beserta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Agustina Piryanti.

Lalu Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Bandung Barat, Diane Yuliandari. Honorer di Staf Pengelola Persidangan pada Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Bandung Barat Dicky Yuswandira.

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki