Bocoran 5 Sosok Menteri yang Bakal Terlempar dari Kabinet Indonesia Maju

SuaraJabar.id - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kini tengah kencang berhembus. Beberapa sosok menteri disebut-sebut bakal terlempar dari Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu pihak yang santer menyebut ada menteri di kabinet yang layak diganti adalah Ketua kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer.

Immanuel Ebenezer mengungkapkan sejumlah menteri yang bakal kena reshuffle ialah mereka yang memiliki sejumlah catatan masalah.

Secara spesifik dia menjelaskan, adapun masalah di antaranya soal kinerja seperti administrasi yang rumit dan buruknya saluran komunikasi sehingga menyulitkan Presiden Jokowi untuk terhubung dengan rakyat.

Baca Juga: Mau Ada Reshuffle, Joman Minta Mensesneg Pratikno Diganti Yusril atau Jimly

“Ada 5 menteri yang wajjb hengkang, pertama Mensesneg Pratikno. Pejabat yang satu ini selalu bermasalah dalam administrasi dan memberikan pagar betis kepada Jokowi sehingga kelompok pro rakyat sulit berkomunikasi dengan presiden,” ujar pimpinan kelompok Joman, Imannuel Ebenezer dikutip dari Hops.id-jejaring Suara.com pada Selasa (13/4/2021).

“Khusus Pratikno, kalau dia dipertahankan akan ada jarak luar biasa antara Jokowi dan rakyat, ” sambungnya.

Kemudian pria yang sempat jadi aktivis kasus 98 ini menyebut ada empat menteri lainnya yang layak dicopot.

Adapun menteri yang dimaksud di antaranya ada nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Salah satu manfaat dari reshuffle kabinet, kata Immanuel Ebenezer, agar para jajaran menteri tidak bekerja sendiri-sendiri. Artinya, siapa saja yang duduk sebagai menteri harus memiliki kesamaan visi dan misi dengan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Disebut Berbahaya Jerumuskan Jokowi, Mensesneg Pratikno Layak Di-Reshuffle

Salah satu menteri yang disorot ialah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang tidak mau mengikuti instruksi dari Presiden Jokowi. Pasalnya, pemerintah melalui Jokowi sendiri menegaskan agar tidak impor barang secara berlebihan.