Walhi Jabar Sebut PLTU Batu Bara Biang Keladi Kerusakan Lingkungan

SuaraJabar.id - Walhi Jawa Barat menginisiasi kampanye damai memperingati Hari Bumi di persimpangan Jalan Cikapayang, Kota Bandung, Kamis (22/4/2021). Aksi yang digelar serentak di 28 provinsi ini bertajuk Restore Our Earth atau Pulihkan Bumi Kita.

Peserta aksi yang tak lebih dari 20 orang membawa poster pernyataan terkait lingkungan, beberapa membentangkan sejumlah spanduk protes, seperti bertuliskan "Stop PLTU", "PLTU Batubara Mematikan", "Tolak Omnibuslaw" hingga "Pulihkan Jawa Barat".

Manager Pendidikan dan Kaderisasi Walhi Jabar, Haerudinas menyuarakan sejumlah persoalan dari mulai eksploitasi kawasan hijau untuk pertambangan, proyek-proyek nasional yang dinilai tak ramah lingkungan, hingga perampasan lahan atas nama kepentingan publik yang mengabaikan keadalian ekologis maupun hak asasi manusia.

Di lingkup Jabar, Haerudinas menyinggung soal bahaya dari pengolahan energi kotor PLTU Batubara di Indramayu dan Cirebon.

"Dari hasil riset kita di Indramayu, Cirebon, abu hasil pembakaran yang beterbangan yang sangat kecil itu membahayakan manusia dengan radius lima sampai 10 kilometer," katanya.

Dal hal ini, Walhi Jabar mendorong pemerintah harus melaksanakan sekaligus membuat kebijakan energi bersih dan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Teknologi yang bergantung pada energi fosil seperti halnya pembakaran bensin maupun batubara menghasilkan C02 ke atmosfer. Kondisi ini memicu kenaikan suhu, lalu panas matahari yang masuk ke bumi tak dapat dipantulkan ke luar, terjebak di permukaan bumi, akhirnya memicu efek rumah kaca.

Gilirannya, perubahan iklim tersebut memicu bencana alam yang tak biasa. Antara lain seperti puting beliung, siklon, dan bencana ekologis lainnya. Bencana itu timbul tidak semata karena alam tapi juga peran tangan manusia.

"Seperti angin puting beliung di wilayah Cimenyan, Kabupaten Bandung, itu kan bukan bencana yang sudah ada awalnya, tapi timbul akibat ulah tangan manusia, terjadi pergolakan udara. Ini perubahan iklim," katanya.

Baca Juga: Sejarah Hari Bumi, Diperingati Sejak 1970

Diharapkan, persoalan lingkungan dapat menjadi atensi masyarakat luas. Karenanya, kampanye terbuka semacam yang digelar pihaknya itu menjadi penting.
Dengan kemudahan teknologi masyarakat dapat bersama-sama mengkampanyekan soal desakan perbaikan lingkungan terhadap pemerintah.

"Kebijakan pemerintah itu harus adil lalu kebijakan ruang mereka jangan merampas, baik demi keadilan ekologis atau hak asasi manusia yang ada di wilayah daerah," tutur Haerudinas. [M Dikdik RA/Suara.com]