SuaraJabar.id - Pemerintah melarang warga untuk melakukan ziarah kubur di hari Lebaran tahun ini. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mitigasi penyebaran Covid-19 yang masih belum usai.
Namun di sejumlah tempat di Jawa Barat, warga tetap melakoni ziarah kubur meski dilarang. Ziarah kubur telah menjadi sebuah tradisi saat Lebaran bagi sebagian warga Jawa Barat.
Di beberapa tempat di Jabar, ziarah kubur disebut sebagai nyekar. Warga biasanya datang berziarah ke makam dengan melakukan beberapa prosesi. Mulai dari membersihkan makam dan menaburkan bunga (lazimnya juga diisi dengan kegiatan mengaji dan berdoa).
Jika dilihat dari hukum Islam, sebenarnya, bagaimana tradisi ziarah kubur ini? Apakah wajib atau bahkan dilarang juga? Bagaimana pula pendapat ulama terkait pelarangan tradisi nyekar?
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Sholahuddin Al-Aiyub, mengatakan nyekar atau ziarah kubur adalah ajaran yang dahulu sempat dilarang oleh Rasulullah Saw.
Namun kemudian Nabi menganjurkannya karena beberapa manfaat yang terkandung dalam ziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda:
“Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur karena ziarah kubur dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan negeri Akhirat dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata kotor (di dalamnya).” (HR Al Hakim)
Menurut K.H. Sholahuddin Al-Aiyub, hadis tersebut sudah menjelaskan bolehnya perlaksanaan tradisi nyekar atau ziarah kubur. Tradisi ini merupakan kebiasaan yang baik karena dapat mengingatkan seseorang kepada kematian agar lebih berupaya mencari bekal amal saleh untuk akhirat.
“Apa yang dilakukan saat ziarah kubur itu? Pertama mendoakan orang yang sudah meninggal karena yang dibutuhkan bagi dia sekarang kan doa. Kedua adalah tadzkiratul maut (mengingat kematian), mengingatkan kita kalau suatu saat juga kita akan seperti itu,”ungkap K.H. Sholahuddin Al-Aiyub.
Baca Juga: Sujiwo Tejo Ogah Balas Broadcast Maaf Lahir Batin, Ini Alasannya
Sedangkan waktu pelaksanaannya bisa dilakukan kapan pun, meski ada beberapa waktu yang termasuk sebagai waktu utama.
Adapun terkait larangan beberapa pemerintah daerah untuk nyekar saat lebaran adalah hal yang bisa dimaklumi. Kebijakan ini disebutnya diputuskan demi melindungi keselamatan jiwa masyarakat.
“Kalau saat ini mungkin lebih banyak pada aspek Covid-19nya. Karena ziarah yang kemudian difokuskan di hari-hari tertentu ini, potensi kerumunannya tinggi. Maka dari itu kalau pemerintah dilakukan pelarangan, lebih banyak kerena mitigasi untuk protokol kesehatan,” jelasnya.
“Jadi tidak apa-apa (larangan ini). Jangankan ziarah kubur, orang salat berjamaah aja ada pembatasan kan,” tambahnya.
Berita Terkait
-
Kenapa Muharram Identik dengan Anak Yatim? Ini Sejarah dan Keutamaannya
-
Menapaki Jejak Rasulullah SAW di Masjid Nabawi
-
Sinyal dari Thamrin: Isi Dompet Warga RI Mendadak Ludes, Apa yang Terjadi?
-
Belanja Lebaran 2026 Cetak Rekor, Kelas Menengah dan Gen Z Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia
-
Lebaran Berkah! BI Ramal Penjualan Eceran Maret 2026 Melesat 9,3 Persen
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan
-
Pemkab Bogor Pastikan Layanan Masyarakat Tetap Prima di Tengah Proses Hukum KPK
-
Usai Bappenda dan BKPSDM, Kini Giliran Disdik Bogor Digeledah KPK
-
Momen Hangat Rudy Susmanto di Balai Kesejahteraan Sosial: Dari Beri Makan Warga hingga Cek Fasilitas