SuaraJabar.id - Pemerintah merespon rencana aksi mogok produsen tahu dan tempe di Jawa Barat. Mereka meminta agar rencana aksi mogok produksi tahu dan tempe pada 28-30 Mei 2021 itu batal digelar.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencoba meyakinkan produsen tahu dan tempe bahwa merespon tingginya harga kedelai dan kelangkaan di sejumlah pemasok dengan cara mogok kuranglah tepat.
"Kami akan terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait ancaman mogok dari para produsen tahu dan tempe akibat tingginya harga kedelai dan kelangkaan di sejumlah pemasok," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jawa Barat Eem Sujaemah, di Bandung, Kamis (27/5/2021).
Eem menuturkan sejak Januari 2021 pihaknya bersama Satgas Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, serta Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) telah menggelar operasi pasar sesuai arahan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
Ia mengatakan operasi pasar dilakukan mengingat harga jual kedelai di pasaran sejak Desember 2020 terus mengalami kenaikan. Namunupaya operasi pasar tidak bisa memenuhi kebutuhan produsen yang terus tinggi, sementara pasokan impor kedelai semakin susut.
Menurut dia, tingginya kebutuhan kedelai dalam negeri tidak bisa diimbangi oleh pasokan dari importir.
"Jadi berdasarkan keterangan Kementerian Perdagangan importir lagi susah, Amerika Serikat sebagai importir lagi banyak permintaan. Kedelai di kita ada, tidak langka namun harganya mencapai Rp10.500 hingga Rp10.700 per kilogram," kata dia.
Saat ini Disperindag Jawa Barat masih menunggu arahan dan kebijakan teknis dari Kemendag dan Kementan terkait solusi pasokan dan kedelai.
Selain itu pihaknya juga memastikan informasi dari Gakoptindo, tidak ada perintah agar produsen tempe dan tahu melakukan mogok produksi.
Baca Juga: Dituntut 5 Bulan Penjara, Habib Bahar: Alhamdulillah Jaksa Adil
"Dan mungkin ada yang mogok tapi tidak semuanya, pemerintah tidak tinggal diam kok," ujarnya.
Ia mengatakan salah satu solusi dari Gakoptindo agar produsen menaikkan harga jual maksimal 30 persen.
"Jika harga tahu tempe naik 30 persen, itu tidak akan jadi masalah. Secara organisasi Gakoptindo tidak menyarankan libur produksi, kalau dia mogok implikasinya malah akan lebih banyak,” kata Eem.
Pilihan menaikkan harga produksi, lanjut dia, bisa menjadi solusi jangka pendek ketimbang produsen tahu-tempe mogok produksi. [Antara]
Berita Terkait
-
Setahun Tak Berfungsi, Eskalator Sky Bridge Stasiun Bojonggede Dikasih Karangan Bunga
-
Usai Diterjang Puting Beliung, Ratusan Rumah di Bandung Barat Rusak
-
Kenapa Mobil Listrik Tidak Bisa Didorong Saat Mogok? Ini Penyebab Teknis dan Bahayanya
-
Kali Bekasi Kembali Menghitam dan Berbusa
-
Kebakaran Gunung Ciremai Kian Meluas ke Majalengka
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Polisi Bongkar Dugaan Korupsi Dana Desa Paniis Kuningan, Kerugian Negara Capai Rp530 Juta
-
Termasuk di Jawa Barat, Perumnas Dorong Generasi Muda Siapkan Rumah Pertama
-
Revitalisasi Desa Segera Disiapkan, Jangkau 1.500 Tempat di 35 Provinsi
-
Empat Sekolah di Bandung Dapat Dukungan Program Literasi, Siswa Dikenalkan Mitigasi Bencana
-
Sukabumi Rawan Keracunan Pangan, Dinkes Minta Dapur MBG Perketat Pengawasan