SuaraJabar.id - Pemerintah merespon rencana aksi mogok produsen tahu dan tempe di Jawa Barat. Mereka meminta agar rencana aksi mogok produksi tahu dan tempe pada 28-30 Mei 2021 itu batal digelar.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencoba meyakinkan produsen tahu dan tempe bahwa merespon tingginya harga kedelai dan kelangkaan di sejumlah pemasok dengan cara mogok kuranglah tepat.
"Kami akan terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait ancaman mogok dari para produsen tahu dan tempe akibat tingginya harga kedelai dan kelangkaan di sejumlah pemasok," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jawa Barat Eem Sujaemah, di Bandung, Kamis (27/5/2021).
Eem menuturkan sejak Januari 2021 pihaknya bersama Satgas Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, serta Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) telah menggelar operasi pasar sesuai arahan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
Ia mengatakan operasi pasar dilakukan mengingat harga jual kedelai di pasaran sejak Desember 2020 terus mengalami kenaikan. Namunupaya operasi pasar tidak bisa memenuhi kebutuhan produsen yang terus tinggi, sementara pasokan impor kedelai semakin susut.
Menurut dia, tingginya kebutuhan kedelai dalam negeri tidak bisa diimbangi oleh pasokan dari importir.
"Jadi berdasarkan keterangan Kementerian Perdagangan importir lagi susah, Amerika Serikat sebagai importir lagi banyak permintaan. Kedelai di kita ada, tidak langka namun harganya mencapai Rp10.500 hingga Rp10.700 per kilogram," kata dia.
Saat ini Disperindag Jawa Barat masih menunggu arahan dan kebijakan teknis dari Kemendag dan Kementan terkait solusi pasokan dan kedelai.
Selain itu pihaknya juga memastikan informasi dari Gakoptindo, tidak ada perintah agar produsen tempe dan tahu melakukan mogok produksi.
Baca Juga: Dituntut 5 Bulan Penjara, Habib Bahar: Alhamdulillah Jaksa Adil
"Dan mungkin ada yang mogok tapi tidak semuanya, pemerintah tidak tinggal diam kok," ujarnya.
Ia mengatakan salah satu solusi dari Gakoptindo agar produsen menaikkan harga jual maksimal 30 persen.
"Jika harga tahu tempe naik 30 persen, itu tidak akan jadi masalah. Secara organisasi Gakoptindo tidak menyarankan libur produksi, kalau dia mogok implikasinya malah akan lebih banyak,” kata Eem.
Pilihan menaikkan harga produksi, lanjut dia, bisa menjadi solusi jangka pendek ketimbang produsen tahu-tempe mogok produksi. [Antara]
Berita Terkait
-
Dikritik Istri Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Sebut Pemprov Jabar Cuma Bangun 14 Sekolah Tahun 2021-2024
-
Dedi Mulyadi Larang Study Tour, Sejumlah Kepala Daerah di Jabar Membangkang, Siapa Saja?
-
Dedi Mulyadi Geram Lihat Kelakuan Siswa SMAN 1 Cipeundeuy Beserta Kepala Sekolahnya
-
Dedi Mulyadi Klaim Jabar Provinsi Terfavorit Investor Hingga Tarik Modal Rp 72 Triliun
-
Guyonan Seksis Dedi Mulyadi Disemprot Komnas Perempuan: Itu Kekerasan Seksual dan Bisa Dipidana
Terpopuler
- Bukan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung ke AC Milan Dikontrak 1 Tahun
- Roy Suryo Desak Kejari Jaksel Tangkap Silfester Matutina: Kalau Sudah Inkrah, Harus Dieksekusi!
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
- Jelajah Rasa Nusantara dengan Promo Spesial BRImo di Signature Partner BRI
Pilihan
-
Aremania Wajib Catat! Manajemen Arema FC Tetapkan Harga Tiket Laga Kandang
-
Kevin Diks Menggila di Borussia-Park, Cetak Gol Bantu Gladbach Hajar Valencia 2-0
-
Calvin Verdonk Tergusur dari Posisi Wingback saat NEC Hajar Blackburn
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
-
3 Film Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Negara: Lebih dari Sekadar Hiburan
Terkini
-
Ambisi Besar Cianjur 2025: Targetkan 30 Persen Turis Bule Hingga Janji Ramzi Bereskan 'Jalur Neraka'
-
5 Fakta Skandal Rp2,1 M di Garut: Dari Ultimatum DPRD Hingga Daftar 13 Kecamatan Wajib Setor Uang
-
Terjerat Temuan BPK, Ini Daftar 13 Kecamatan di Garut yang Wajib Kembalikan Uang Negara Rp2,1 M
-
Siapa Bertanggung Jawab? BPK Temukan Rp2,1 M Harus Kembali ke Kas Negara dari 13 Kecamatan Garut
-
5 Fakta Penting Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Subang, Puluhan Jadwal Kacau