Rumah Warga Dihujam Ledakan, Walhi Jabar: Ridwan Kamil Tutup Mata

SuaraJabar.id - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Meiki W Paendong menyebut, pemerintah abai terhadap dampak-dampak yang dialami warga akibat proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Bukti terkonkret, kata Meiki, bertahun-tahun warga Kompleks Tipar Silihasih, RW 13 Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) merasakan dampak negatif akibat pembuatan terowongan di Gunung Bohong.

Namun pemerintah tak kunjung turun tangan langsung.

"Kami berani mengatakan pemerintah abai dengan dampak-dampak yang terjadi akibat proyek," tegas Meiki saat dihubungi Suara.com, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga: Ridwan Kamil Disebut Punya "Utang" untuk Sumsel, Ini Tiga Permintaan Gubernur Herman Deru

Seperti diketahui, aktivitas ledakan untuk membuat trase berupa terowongan 11 di Gunung Bohong itu sudah berlangsung sejak tahun 2019.

Ledakan itu berdampak terhadap rumah-rumah warga di Kompleks Tipar Silihasih yang mengalami retakan pada dinding hingga lantai.

Sejak saat itu warga mencoba membuat perlawanan dengan kekuatan seadanya. Mereka meminta aktivitas blasting itu dihentikan sampai ada jaminan keamanan dan keselamatan bagi mereka, yang hingga kini belum didapatkan.

Bukannya dihentikan, ledakan malah semakin menjadi sejak dua bulan terakhir ini. Jaraknya yang semakin dekat dengan pemukiman membuat warga semakin takut dan merasa terancam keselamatan jiwanya.

Menurutnya, pemberitaan yang selama ini muncul tentang dampak negatif yang dialami warga, khususnya warga Kompleks Tipar Silih Asih menjadi perhatian pemerintah untuk terjun langsung ke lokasi dan mencarikan solusinya.

Baca Juga: MoU BUMD Jabar, Ridwan Kamil Beli Jagung dari Banyuasin

Meiki pun tak habis pikir dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Meski berkali-kali diminta warga untuk meinjau langsung, namun sampai saat ini orang nomor satu di Jawa Barat itu tak muncul ditengah-tengah warga yang terdampak.

"Dampak terhadap lingkungan, sosial yang menimpa masyarakat harusnya ditangani, harus ada kehadiran pemerintah. Jangan menunggu surat resmi," ujarnya

"Saya juga bingung dan jadi pertaanyaan (Ridwan Kamil enggan ke lokasi terdampak). Jadi kalau kami simpulkan pemerintah lepas tangan dan tutup mata," tambah Meiki.

Meiki melanjutkan, dampak negatif yang ditimbulkan akibat proyek pemerintah pusat ini cukup banyak. Untuk itu, pihaknya selalu mendesak agar pemerintah melakukan kajian audit lingkungan.

Sebelumnya, warga Kompleks Tipar Silih Asih sudah berupaya agar Ridwan Kamil mau meninjau dampak yang dialami warga, baik melalui media sosial maupun datang langsung ke kantornya di Gedung Sate, Kota Bandung.

"Tapi belum ketemu. Katanya pertengahan Juni ini dijadwalkan," kata Ketua RW 13 Kompleks Tipar Silih Asih, Rudianto.

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki