Dana Desa Dipakai Buat Perkaya Diri, 3 Mantan Kades di Cianjur Diciduk

SuaraJabar.id - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana desa untuk mengakselerasi pembangunan di tingkat desa dan menyejahterakan masyarakat.

Namun tiga oknum kepala desa di Cianjur ini malah mengalokasikan dana desa untuk menyejahterakan dirinya sendiri.

Hal ini terungkap dari catatan Polres Cianjur yang menangkap tiga orang mantan kepala desa selama 6 bulan terakhir. Mereka ditangkap gegara nekat melakukan korupsi dana desa untuk memperkaya diri.

Kasus tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan tiga mantan kades itu membuat negara mengalami kerugian dengan total miliaran rupiah.

Baca Juga: Soal Sanksi Kawin Kontrak, MUI Serahkan Sepenuhnya ke Pemkab Cianjur

Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai di Cianjur Selasa, mengatakan ketiga orang mantan kepala desa tersebut, sebagian besar menggunakan dana bantuan dari pemerintah pusat itu untuk memperkaya diri sendiri termasuk untuk membeli kendaraan dan lain-lain.

"Yang terbaru kami menangkap mantan Kepala Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Dedy Setiadi . Dia telah mengelapkan uang dana desa sebesar Rp 362.200.000. Dana yang seharusnya digunakan untuk sejumlah pembangunan di desa dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) digunakan untuk memperkaya diri," katanya.

Setelah dilakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi-saksi dan bukti serta meminta keterangan dari pelaku yang langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Petugas juga menyita sejumlah berkas buku APBDes tahun 2017 dan 2018, dua surat perintah pencairan dana desa tahun 2017 dan 2018.

Serta dua foto copy SPJ Bumdes fiktip tahun 2017 dan 2018, foto copy rekening pencairan dana, foto copy surat pembentukan Bumdes dan surat pengangkatan Kades miliknya.

Baca Juga: Anggaran Jumbo TKDD, Sri Mulyani Ajak Rakyat Ikut Mengawasi

"Saat ini, tersangka sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka akan dijerat dengan pasal pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi JO pasal 64 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara," katanya.