Pengusaha Dapat Tax Amnesty Sembako Kena PPN, Hendra Malik: Pemerintah Pemalak Rakyat!

SuaraJabar.id - Suara penolakan terhadap rencana pemerintah memberlakukan Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk sembako, pendidikan, dan kesehatan terus bermunculan.

Kali ini, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat angkat suara menyikapi rencana yang mereka nilai bakal merugikan rakyat ini.

Ketua YLPKN Jabar, Hendra Malik menjelaskan, rencana kebijakan tersebut akan sangat merugikan masyarakat, apabila pemerintah benar-benar memberlakukannya.

“Maka tidak ada bedanya pemerintah itu sebagai alat menakuti-nakuti rakyat dan jadi pemalak rakyatnya,”tutur Hendra kepada Cianjur Today-jejaring Suara.com, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Usai Dengar DPR Keberatan, Menteri Nadiem Siap Kaji Soal Pajak Pendidikan

Sebab, lanjut Hendra, dengan berlakunya PPN sembako ini, maka rakyat kecil akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih ekonomi sedang dalam kondisi terpuruk.

“Kalau kita lihat, para pengusaha banyak dapat tax amnesty, sementara rakyat kecil dipalak terus-terusan. Ini kan ironis,”ucapnya.

Ia pun mengungkapkan, karena isu ini bergulir di tingkat nasional, maka pihaknya akan menggali berbagai informasi. Sehingga masyarakat yang notabene merupakan konsumen sembako dapat mengetahui secara jelas aturan dan kebijakannya.

“Kami akan menyuarakan penolakan terhadap isu ini, bahkan bisa jadi akan terjadi demo besar-besaran,”ungkapnya.

Hingga kini, pihaknya memang belum berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hal ini.

Baca Juga: Kompak Tolak PPN Pendidikan, Komisi X DPR: Bikin Megap-megap Ortu Murid

“Kami masih menggali tentang isu tersebut, seperti apa kemungkinan besarnya sambil kita sosialisasikan kepada masyarakat luas,” terangnya.

Pihaknya meminta pemerintah untuk segera meninjau ulang rencana kebijakan PPN khususnya untuk sembako. Ia menekankan, pemerintah tidak boleh ‘memalak’ rakyat kecil.

“Tolong kepada pemerintah, baik daerah, provinsi, maupun pusat jangan memposisikan sebagai alat untuk menakuti-nakuti rakyat dengan kebijakan yang menyengsarakan,” tandasnya.