SuaraJabar.id - Suara penolakan terhadap rencana pemerintah memberlakukan Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk sembako, pendidikan, dan kesehatan terus bermunculan.
Kali ini, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat angkat suara menyikapi rencana yang mereka nilai bakal merugikan rakyat ini.
Ketua YLPKN Jabar, Hendra Malik menjelaskan, rencana kebijakan tersebut akan sangat merugikan masyarakat, apabila pemerintah benar-benar memberlakukannya.
“Maka tidak ada bedanya pemerintah itu sebagai alat menakuti-nakuti rakyat dan jadi pemalak rakyatnya,”tutur Hendra kepada Cianjur Today-jejaring Suara.com, Selasa (15/6/2021).
Sebab, lanjut Hendra, dengan berlakunya PPN sembako ini, maka rakyat kecil akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih ekonomi sedang dalam kondisi terpuruk.
“Kalau kita lihat, para pengusaha banyak dapat tax amnesty, sementara rakyat kecil dipalak terus-terusan. Ini kan ironis,”ucapnya.
Ia pun mengungkapkan, karena isu ini bergulir di tingkat nasional, maka pihaknya akan menggali berbagai informasi. Sehingga masyarakat yang notabene merupakan konsumen sembako dapat mengetahui secara jelas aturan dan kebijakannya.
“Kami akan menyuarakan penolakan terhadap isu ini, bahkan bisa jadi akan terjadi demo besar-besaran,”ungkapnya.
Hingga kini, pihaknya memang belum berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hal ini.
Baca Juga: Usai Dengar DPR Keberatan, Menteri Nadiem Siap Kaji Soal Pajak Pendidikan
“Kami masih menggali tentang isu tersebut, seperti apa kemungkinan besarnya sambil kita sosialisasikan kepada masyarakat luas,” terangnya.
Pihaknya meminta pemerintah untuk segera meninjau ulang rencana kebijakan PPN khususnya untuk sembako. Ia menekankan, pemerintah tidak boleh ‘memalak’ rakyat kecil.
“Tolong kepada pemerintah, baik daerah, provinsi, maupun pusat jangan memposisikan sebagai alat untuk menakuti-nakuti rakyat dengan kebijakan yang menyengsarakan,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Kritik Pajak Pembalut 11 Persen, Dosen UGM: Pajakilah Orang Kaya, Bukan Kebutuhan Dasar!
-
Pembalut Dikenai PPN 11 Persen, Bu Tejo 'Tilik' Kritik Keras Pemerintah: Ora Duwe Utek!
-
Kenapa Pembalut Kena Pajak? Ini Alasan Produk Menstruasi Dikenai PPN 11 Persen
-
Heboh PPN Pembalut 11 Persen, 14 Negara Ini Malah Gratiskan Pembalut untuk Warganya!
-
Pembalut Kena Pajak, di Mana Letak Keadilan bagi Perempuan?
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Kapolresta Bogor Kota Minta Maaf atas Insiden Intimidasi Videografer
-
Detik-Detik Menegangkan! Ibu Hamil Melahirkan di Kereta, Dokter Spesialis Kandungan Turun Tangan
-
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik 57,4 Persen, Lingkungan Jadi Sorotan
-
KPK Periksa Bupati Bogor soal Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkab
-
BRI Perkuat Inklusi Keuangan UMKM Lewat Empat Penghargaan Pada 2026