SuaraJabar.id - Suara penolakan terhadap rencana pemerintah memberlakukan Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk sembako, pendidikan, dan kesehatan terus bermunculan.
Kali ini, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat angkat suara menyikapi rencana yang mereka nilai bakal merugikan rakyat ini.
Ketua YLPKN Jabar, Hendra Malik menjelaskan, rencana kebijakan tersebut akan sangat merugikan masyarakat, apabila pemerintah benar-benar memberlakukannya.
“Maka tidak ada bedanya pemerintah itu sebagai alat menakuti-nakuti rakyat dan jadi pemalak rakyatnya,”tutur Hendra kepada Cianjur Today-jejaring Suara.com, Selasa (15/6/2021).
Sebab, lanjut Hendra, dengan berlakunya PPN sembako ini, maka rakyat kecil akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih ekonomi sedang dalam kondisi terpuruk.
“Kalau kita lihat, para pengusaha banyak dapat tax amnesty, sementara rakyat kecil dipalak terus-terusan. Ini kan ironis,”ucapnya.
Ia pun mengungkapkan, karena isu ini bergulir di tingkat nasional, maka pihaknya akan menggali berbagai informasi. Sehingga masyarakat yang notabene merupakan konsumen sembako dapat mengetahui secara jelas aturan dan kebijakannya.
“Kami akan menyuarakan penolakan terhadap isu ini, bahkan bisa jadi akan terjadi demo besar-besaran,”ungkapnya.
Hingga kini, pihaknya memang belum berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hal ini.
Baca Juga: Usai Dengar DPR Keberatan, Menteri Nadiem Siap Kaji Soal Pajak Pendidikan
“Kami masih menggali tentang isu tersebut, seperti apa kemungkinan besarnya sambil kita sosialisasikan kepada masyarakat luas,” terangnya.
Pihaknya meminta pemerintah untuk segera meninjau ulang rencana kebijakan PPN khususnya untuk sembako. Ia menekankan, pemerintah tidak boleh ‘memalak’ rakyat kecil.
“Tolong kepada pemerintah, baik daerah, provinsi, maupun pusat jangan memposisikan sebagai alat untuk menakuti-nakuti rakyat dengan kebijakan yang menyengsarakan,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Kasus Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Tuntut Transparansi dan Sanksi Tegas
-
Menaklukkan Gunung Malabar: Dari Sabana Indah hingga Tanjakan Mematikan
-
Tabung Gas Bocor, Sebuah Lapangan Padel Meledak di Kabupaten Bogor
-
Vonis 8 Tahun Cuma Jalan 4 Tahun, Doni Salmanan Eks Crazy Rich Resmi Bebas Bersyarat!
-
Sidak Random! BGN Temukan Bangunan Tak Layak 'Mirip Goa' Jadi SPPG di Bandung Barat
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Sebut Uang yang Disita Tabungan Arisan Istri, Ono Surono Buka Suara Soal Kasus Suap Bekasi
-
Aset Perusahaan Laku Terjual, Tapi Pesangon Eks Karyawan PT TML Sukabumi Tak Kunjung Cair
-
Garis Kuning Terpasang! Praktik Tambang Emas Ilegal di Cibitung Akhirnya Disikat
-
Usut Suap Lahan Tapos, KPK Cecar Pejabat MA Soal 'Jual Beli' Mutasi Hakim PN Depok
-
5 Poin Penting di Balik Kasus Jual Beli Jabatan ASN Bogor, Kini Dilimpahkan ke Polisi