SuaraJabar.id - Suara penolakan terhadap rencana pemerintah memberlakukan Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk sembako, pendidikan, dan kesehatan terus bermunculan.
Kali ini, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat angkat suara menyikapi rencana yang mereka nilai bakal merugikan rakyat ini.
Ketua YLPKN Jabar, Hendra Malik menjelaskan, rencana kebijakan tersebut akan sangat merugikan masyarakat, apabila pemerintah benar-benar memberlakukannya.
“Maka tidak ada bedanya pemerintah itu sebagai alat menakuti-nakuti rakyat dan jadi pemalak rakyatnya,”tutur Hendra kepada Cianjur Today-jejaring Suara.com, Selasa (15/6/2021).
Sebab, lanjut Hendra, dengan berlakunya PPN sembako ini, maka rakyat kecil akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih ekonomi sedang dalam kondisi terpuruk.
“Kalau kita lihat, para pengusaha banyak dapat tax amnesty, sementara rakyat kecil dipalak terus-terusan. Ini kan ironis,”ucapnya.
Ia pun mengungkapkan, karena isu ini bergulir di tingkat nasional, maka pihaknya akan menggali berbagai informasi. Sehingga masyarakat yang notabene merupakan konsumen sembako dapat mengetahui secara jelas aturan dan kebijakannya.
“Kami akan menyuarakan penolakan terhadap isu ini, bahkan bisa jadi akan terjadi demo besar-besaran,”ungkapnya.
Hingga kini, pihaknya memang belum berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hal ini.
Baca Juga: Usai Dengar DPR Keberatan, Menteri Nadiem Siap Kaji Soal Pajak Pendidikan
“Kami masih menggali tentang isu tersebut, seperti apa kemungkinan besarnya sambil kita sosialisasikan kepada masyarakat luas,” terangnya.
Pihaknya meminta pemerintah untuk segera meninjau ulang rencana kebijakan PPN khususnya untuk sembako. Ia menekankan, pemerintah tidak boleh ‘memalak’ rakyat kecil.
“Tolong kepada pemerintah, baik daerah, provinsi, maupun pusat jangan memposisikan sebagai alat untuk menakuti-nakuti rakyat dengan kebijakan yang menyengsarakan,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Belum Teridentifikasi, 10 Jenazah Korban Longsor Cisarua Dimakamkan Secara Massal
-
Jateng Ribut Pajak Kendaraan Naik, Jabar Adem Ayem: Dedi Mulyadi Justru Turunkan Tarif
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Bangunan Lapuk, Ruang Kelas SD Jomin Barat III di Karawang Ambruk
-
Ketika para Superhero Berbagi Takjil untuk Buka Puasa
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Sudah Kehilangan Anak, Ibu Kandung di Sukabumi Kini Diteror dan Diancam Diam
-
Rumah Anggota DPRD Wawan Hikal di Puncak Nyaris Dibobol Maling Jelang Sahur
-
Banjir Karawang Bukan Sekadar Faktor Alam, Dedi Mulyadi Soroti Kualitas Tanggul yang Seadanya
-
Kunjungi Ponpes Fathul Ma'ani, Momen Kaesang Pangarep Main Kuis dengan Santri
-
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Bandung, Sukabumi dan Purwakarta Jumat 27 Februari 2026