Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 12:46 WIB
Sri Mulyani di Pengadilan Negeri majalengka. [Ciayumajakuning.id]

“Ika Wartika ini tidak pernah tahu soal penerbitan akta ataupun saat mengajukan. Jadi yang digugat seharusnya bukan Ika, salah jika gugatan pembatalan akta menyeret Ika,” ucapnya.

Menurutnya gugatan yang diajukan Sri Mulyani ke PN Majalengka adalah hal yang keliru. Karena pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengdilan sebagaimana pasal 72 ayat (1) UU No 23/2006 dan pasal 60 PerPres No 96/2018 itu adalah untuk pembatalan akta pencatatan sipil yang sifatnya voluntair atau permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

“Karena gugatan yang diajukan penggugat bukan voluntair namun bersifat contentiosa yang menarik dan mendudukan seseorang sebagai tergugat dengan maksud untuk membatalkan akta lahir yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga gugatan seharusnya duajukan ke Pengadilan TUN. Jadi sangat keliru jika gugatan pembatalan akta kelahiran ke pengadilan negeri,” lanjut Cahyadi.

Sementara itu kausa Hukum Sri Mulyani, Mohamad Asep Rahman mengungkapkan adanya kemungkinan ditempuh jalan damai jika sejumlah persyaratan disetujui tergugat dan tergugat bersedia menandatangani penjualan aset.

Baca Juga: Utang Indonesia Capai Rp 6.418 Triliun, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Adapun asetnya meliputi tanah dan bangunan di Bandung, rumah Abok, garasi di Jl Jatisampay akan dijual dan pengelolaanya dilakukan Sri Mulyani, serta rumah di Neglasari yang akan diperbaiki setelah semua aset terjual.

Load More