Dari Open BO sampai Pak Presiden Kapan Mundur, Begini Respon Warga atas PPKM Darurat

SuaraJabar.id - Kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali berdampak langsung pada rakyat. Sejumlah pembatasan seperti penutupan pusat perbelanjaan, larangan dine in bagi restoran hingga pecel lele berdampak pada penghasilan warga.

PPKM Darurat sendiri diterapkan pemerintah sebagai upaya untuk menekan kasus COVID-19. Di sisi lain, sejumlah pembatasan juga menghambat roda ekonomi.

Kota Bandung dan daerah lain yang berada di Bandung Raya misalnya. Memiliki sektor ekonomi andalan pariwisata, kuliner, jasa dan bisnis fesyen. Hampir seluruh sektor itu tak mampu bergerak akibat sejumlah pembatasan di PPKM Darurat.

Sektor kuliner tak bisa melayani dine in atau makan di tempat. Mereka masih bisa melayani pemesanan take away. Namun jumlahnya tak banyak.

Baca Juga: PPKM Darurat, Polda Metro Jaya Perbolehkan Ojek Online dan Angkutan Logistik Lewat

Warung kopi, kafe dan coffee shop juga kelimpungan. Pasalnya, banyak pelanggan yang tertarik datang bukan sekedar untuk menikmati sajian makanan dan minuman, tapi juga menikmati suasana di tempat itu. Dengan adanya larangan dine in, kafe dan restoran banyak yang kewalahan jika hanya mengandalkan take away.

Curahan hati para pengelola kafe dan coffee shop ini salah satunya dapat dilihat dari unggahan akun Instagram @warungkopirakjat.

Mereka mengunggah sebuah fto dua orang barista membentangkan spanduk bertuliskan "YA TUHAN, JUALAN KOPI AJA KAYAK OPEN BO, TAKUT SAMA PATROLI".

"Panjang umur industri kopi diseluruh tanah air. Stay safe, stay healthy. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kami sebagai beban keluarga, dimohon kebijakannya." tulis akun itu, Senin (5/7/2021).

Ada pula warga yang memelesetkan akronim PPKM menjadi Pak Presiden Kapan Mundur. Pelesetan PPKM Darurat ini bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter.

Baca Juga: OJK Dukung PPKM Darurat Jawa - Bali Meski Diterapkan saat Pemulihan Ekonomi

Topik itu ternyata digunakan sebagai satire terhadap kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).