SuaraJabar.id - Restoran dan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung diberikan pelonggaran selama perpanjangan PPKM Level 4 yang berlaku hingga 9 Agustus 2021.
Mereka boleh melayani pelanggannya untuk dine in atau makan di tempat dengan sejumlah syarat yakni mematuhi protikol kesehatan dan pelanggan hanya diberi waktu 20 menit untuk dine in.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyatakan sejauh ini hanya menerapkan penindakan secara persuasif bagi restoran dan PKL yang melanggar aturan makan selama 20 menit.
Kepala Bidang Penegak Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung Idris Kuswandi mengatakan, aturan makan di tempat dengan batas 20 menit itu pun sudah tertuang di Peraturan Wali Kota Bandung tentang PPKM. Namun, menurutnya sejauh ini belum ada restoran yang diberi sanksi.
"Kita belum ke sanksi yang lebih beratlah, kan kita juga memaklumi. Masyarakat kita sekarang sedang gundah gulana, kecewa mereka berharap diperbolehkan makan ditempat walaupun sudah berjanji akan melaksanakan prokes, tapi faktanya menurut Inmendagri kan masih level 4," kata Idris dikutip dari Antara, Sabtu (7/8/2021).
Menurut Idris, pihaknya kerap menemukan PKL yang melanggar aturan durasi makan selama 20 menit tersebut.
Sehingga para petugas Satpol PP pun menegur PKL tersebut agar tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
Adapun menurutnya yang diberi teguran secara lisan itu yakni merupakan pengelola atau pemilik usaha.
Karena menurutnya pemilik merupakan penanggung jawab daripada kegiatan usaha tersebut.
Baca Juga: Malam Minggu, Bandung Digoncang Dua Gempa Bumi
"Karena kan kalau warga kan mungkin tidak tahu, kalau penyelenggaranya menyediakan tempat dan memperbolehkan, karena penyelenggara atau pemilik itu harus bertanggung jawab terhadap kegiatan usahanya," kata dia.
Untuk itu, ia pun memastikan mengedepankan sikap persuasif selama melakukan penindakan di lapangan untuk mengurangi adanya gesekan antara petugas dan pedagang.
Selain peneguran, para petugas menurutnya tidak bosan untuk mengedukasi terkait protokol kesehatan yang perlu diterapkan.
"Kami paham, kami merasakan kekecewaan tapi kami pun akan terus mengedukasi, kami usahakan untuk sanksi dengan cara yang humanis, soft dan kekeluargaan dan cara yang persuasif saja, jadi mohon kerja samanya," kata Idris.
Berita Terkait
-
Bendera Golkar dan NasDem Dikeluhkan Warga Jaksel, Satpol PP Beri Tenggat Penurunan
-
Persib dan Borneo FC Menggila di Asia, Media Vietnam Mulai Ketar-ketir
-
Persib Bandung Ukir Prestasi di Asia, Ferry Paulus Acungi Jempol
-
Jalan Terjal Persib Bandung Taklukkan Raksasa Asia Demi Gelar Juara ACL Two
-
Momen Pemakaman Prajurit TNI yang Gugur dalam Operasi Karhutla
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Motif Pembunuhan Wanita di Kos Cigugur Tengah, Pelaku Sakit Hati Diusir
-
Pemkab Bogor Ambil Alih Pengelolaan Masjid At-Ta'awun di Puncak
-
Camat Diminta Kerja Super Keras dan kolaboratif, Ini Pesan Kemendagri
-
Lolos Semifinal Porprov XV Jabar, Tim Basket Putri Kabupaten Bogor Siap Tantang Juara Bertahan
-
Melebarnya Garis Penyidikan KPK di ATR/BPN, Dari Summarecon ke Kota Baru Parahyangan