SuaraJabar.id - Para pebisnis pariwisata berharap ada kebijakan baru dari pemerintah untuk membuka kembali objek wisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Sebab, para pelaku pariwisata mengatakan kondisi bisnis pariwisata kini semakin terpuruk setelah sebulan lebih ditutup.
Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB Eko Suprianto mengatakan, para pengusaha pariwisata di KBB sudah menyatakan kesiapan menerima lagi kunjungan jika sudah diizinkan.
Bahkan, rencananya pariwisata di KBB hanya diperuntukan bagi wisatawan yang sudah divaksinasi COVID-19.
"Kami bikin angket pada anggota yang menyatakan kami siap menerima tamu yang sudah divaksin COVID-19. Kami menerima tamu yang sudah divaksin aman buat kami dan karyawan, juga buat pengunjung," kata Eko saat dihubungi, Minggu (8/8/2021).
Dirinya membeebrkan, saat ini sudah ada 53 perusahaan pariwisata di bawah naungan PHRI KBB yang menyatakan siap dan berkomitmen mendukung penerapan syarat sudah divaksinasi bagi wisatawan yang datang.
Namun keputusannya sepenuhnya diserahkan kepada Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) KBB.
"Keputusan tetap ada di dinas, yang penting kita sudah berusaha sambil menunggu kabar baiknya," kata Eko.
Seperti diketahui, objek wisata di KBB terpaksa harus ditutup kembali seiring diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat-PPKM Level 4 sejak 3 Juli hingga 9 Agustus mendatang.
Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta Bandung akan di Uji Coba Oktober 2022
Kebijakan tersebut membuat para pengusaha wisata oleng. Tak ada pemasukan akibat sektor wisata wajib tutup, namun mereka tetap harus membayar biaya operasional dan perawatan objek wisata hingga pegawai.
Meski begitu, mereka tak mau latah ikut mengibarkan bendera putih maupun bendera kuning sebagai tanda menyerah dari hantaman pandemi COVID-19 seperti pengusaha wisata dari daerah lainnya seperti Garut, Sumedang, hingga Kabupaten Bandung.
"Soal pengibaran bendera (putih), kalau ada perusahaan (pengusaha wisata) yang mau mengibarkan saya sih tidak melarang. Tapi kalau organisasi tidak mau mengakomodir untuk itu," ungkap Eko.
Berita Terkait
-
Bikin Pengunjung Betah dan Ingin Kembali? Ini yang Perlu Dibenahi Tempat Wisata
-
Dari Golden Bridge hingga Hoi An di Da Nang, Ini Pesona Vietnam yang Kini Makin Mudah Dijangkau
-
Kekayaan Bawah Laut Mulai Digarap, Ini Potensi Bisnisnya
-
Persib dan Borneo FC Menggila di Asia, Media Vietnam Mulai Ketar-ketir
-
Persib Bandung Ukir Prestasi di Asia, Ferry Paulus Acungi Jempol
Terpopuler
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
- 11 HP Murah untuk Ojol, Baterai Awet dan Layar Terang agar Tetap Nyaman di Jalan
- Persija dan PSM Masuk Daftar 24 Klub Penunggak Gaji Pemain Versi Data Terbaru APPI
- 7 Sepatu Slip On Lokal yang Empuk dan Anti Pegal untuk Kerja Komuter, Mulai Rp100 Ribuan
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Diduga Hendak Tawuran, 12 Pemuda di Garut Diamankan Polisi, Enam Senjata Tajam Disita
-
Polresta Karawang Siagakan 390 Personel Amankan Pilkades Digital di 67 Desa
-
Motif Pembunuhan Wanita di Kos Cigugur Tengah, Pelaku Sakit Hati Diusir
-
Pemkab Bogor Ambil Alih Pengelolaan Masjid At-Ta'awun di Puncak
-
Camat Diminta Kerja Super Keras dan kolaboratif, Ini Pesan Kemendagri