SuaraJabar.id - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko angkat bicara perihal somasi yang dilayangkannya kepada Indonesia Corruption Watch (ICW).
Somasi itu bermula dari hasil penelitian ICW mengenai sejumlah elite politik Tanah Air yang diduga dekat dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.
ICW menuding Moeldoko memiliki hubungan dengan perusahaan produsen obat yang diklaim dapat digunakan sebagai terapi Covid-19 itu.
"Ya ikuti aja," ucap Moeldoko saat berkunjung ke Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (10/8/2021).
Ia mengatakan, permasalahan tersebut sedang diurus oleh kuasa hukumnya. Moeldoko menunjuk Otto Hasibuan sebagai kuasa hukumnya untuk menyelesaikan konflik ini dengan ICW.
"Itu udah ada urusannya. Udahlah nanti biar aja diselesaikan," ujarnya.
Pada 30 Juli 2021, kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan telah melayangkan somasi terbuka terhadap ICW maupun kepada peneliti ICW Egi Primayogha.
Dalam somasi pertama itu, Otto menyebut bila ICW tidak dapat membuktikan dalam 1x24 jam bahwa Moeldoko terlibat dalam peredaran Ivermectin maka kliennya meminta ICW mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada Moeldoko secara terbuka melalui media cetak dan media elektronik dan jika tidak bersedia meminta maaf secara terbuka maka akan melapor kepada yang berwajib.
Namun Otto menyebut pihaknya tidak mendapat balasan dari ICW sehingga Otto kembali mengirimkan somasi kedua pada 6 Agustus 2021 kepada ICW.
Baca Juga: Soal Pengadaan Laptop Kemendikbudristek, ICW Wanti-wanti Soal Potensi Mark up dan Pungli
Berbeda dari somasi pertama, menurut Otto Hasibuan bila ICW dalam waktu 3x24 jam tidak dapat memberikan bukti, kliennya tidak akan memproses ICW ke pihak kepolisian tapi hanya meminta agar ICW menarik pernyataannya.
Sebelumnya diberitakan, Somasi yang dilayangkan Moeldoko justru dianggap sebagai langkah pembungkaman, Presiden Joko Widodo pun didesak untuk menegur Moeldoko.
Anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Adelita Kasih mengatakan, apa yang dilakukan ICW merupakan penelitian dan kajian berdasarkan fakta dan data. Menurutnya, itu semua dilakukan dalam rangka pengawasan jalannya pemerintahan.
Namun justru, kata Adelita, apa yang dilakukan pejabat publik salah satunya seperti Moeldoko mencoba melakukan upaya kriminalisasi dan pembungkaman.
"Perlu juga kita lihat setidaknya ada dua itu yg sangat tampak. Pertama adalah semakin dibungkamnya kebebasan berpendapat di Indonesia dan juga melanggengkan kriminalisasi itu sendiri," kata Adelita dalam diskusi daring, Senin (9/8/2021).
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?
-
Gaduh Kontrak RANS Rp14,6 M di 2 Kementerian, Raffi Ahmad Siap Diperiksa
-
Aset Rampasan Koruptor Rawan Jadi Ladang Konflik Kepentingan, ICW Minta Badan Khusus
-
RUU Perampasan Aset Dibahas di 'Ruang Gelap', Koalisi Somasi Puan dan Ancam Lapor MKD!
-
47 Orang Ditahan dan Belasan Belum Diketahui Keberadaannya, KontraS Soroti Demo Yogya
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi
-
BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!
-
Marc Klok Bidik Enam Poin di Shopee Cup, Shan United Jadi Target Berikutnya
-
Dedi Mulyadi Siapkan Pengamanan Terpadu di Kawasan BYD Subang
-
Siap-siap, Pemprov Jabar Gabungkan 7 Kelompok OPD Mulai 2027 demi Efisiensi Anggaran