"Sudah saya panggil untuk klarifikasi, selain itu saya juga turun ke lapangan. Mereka (TKSK) yang turun ke desa-desa dan KPM, kalau saya hanya ambil sempel saja," ujar Sri.
Dari hasil klarifikasi dan pengecekan ke lapangan, pihaknya memastikan tidak ada pemalsuan kualitas beras. Hal ini, kata Sri, diperkuat setelah pihaknya berkomunikasi dengan pihak Bank yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menyalurkan BPNT tersebut.
"Saya sudah telepon bosnya (bank penyalur), jadi enggak ada pengurangan kualitas maupun kuantitas," katanya.
Selain adanya dugaan pemalsuan beras, tim Saber Pungli Jabar juga menemukan komoditi telur yang harganya melambung tinggi. Harga eceran telur di pasar umum yang seharusnya Rp 22.500, namun supplier menghargakan ke agen dan KPM Rp 28.000 sampai dengan Rp.29.000.
Baca Juga: Terima Donasi 10 Ton Beras Haji Halim, Kapolda Sumsel: Asli, Bukan Hoaks
"Enggak ada juga telur yang dijual sampai Rp 29.000. Saya sudah cek ke lapangan sama pak kabid, memang gak ada masalah. Beras bagus, dan telur juga sudah sesuai, termasuk barang-barang yang lainnya yang masuk BPNT," ucap Sri.
Diduga Ada Persaingan Bisnis
Sri menduga terjadi persaingan bisnis di kalangan supplier terkait adanya dugaan pemalsuan kualitas beras dari BPNT.
"Sepertinya ada ketidakpuasan, atau apalah dari yang menyuplai ke E-warung. Mungkin ada persaingan yang sebetulnya kita juga gak tahu seperti apa," ujarnya.
Ia mengatakan, terkait masalah E-warung mendapat pasokan bahan dari mana, sebetulnya hal ini juga tidak menjadi masalah, asalkan semua barang yang ada dalam program BPNT tersebut sesuai dengan ketentuan.
Baca Juga: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Segera Diseret ke Meja Hijau
"Nah, masalah E-warung dapat dari mana, mau dari pasar, dari pedagang yang memiliki kualitas barangnya bagus, sebetulnya enggak masalah," kata Sri.
Berita Terkait
-
Zakat Fitrah dengan Uang: Boleh atau Tidak? Kupas Tuntas Perbedaan Pendapat Ulama
-
Cek Status Pencairan BPNT 2025 Tahap 1 Sekarang, Pastikan Datanya Valid
-
Syahnaz Sadiqah Jadi Ketua PKK, Publik Malah Ributkan Gelar Hajah
-
Apakah Ketua PKK Digaji? Jabatan Baru Syahnaz Sadiqah setelah Resmi Jadi Istri Bupati
-
Zakat Fitrah 2025: Berapa KG Beras yang Wajib Dibayar? Panduan Lengkap
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
Terkini
-
Pemkab Bandung Salurkan Rp25,5 Miliar untuk Korban Gempa Bumi di Kecamatan Kertasari
-
Hadiri Sertijab Kepala BPK, Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Audit Alih Fungsi Lahan di Jabar
-
Kukuhkan Ketua TP PKK Jabar dan Lantik Pengurus, Gubernur Dedi Mulyadi: Provinsi Jabar Akan Berikan Stimulus
-
Dedi Mulyadi Harap BPK Ikut Audit Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat
-
Gubernur Dedi Mulyadi: Sertifikat Tanah di Sempadan Sungai akan Dicabut