SuaraJabar.id - Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) digeruduk beberapa organisasi kemasyarakatan atau ormas. Aksi geruduk ormas ini sempat terekam kamera dan tersebar ke jejaring media sosial hingga menjadi viral.
Aksi geruduk tersebut dilakukan tiga ormas di Bandung Barat, yakni Pemuda Pancasila (PP), Komando Pejuang Merah Putih (KPMP), dan Sundawani. Aksi geruduk itu terjadi pada Selasa (24/8/2021).
Aksi geruduk itu bermula ketika puluhan massa ya mayoritas berseragam loreng dan baju hitam itu menggelar orasi di depan gedung A di Komplek Perkantoran Pemkab KBB.
Namun tiba-tiba, massa merangsek masuk gedung dan menaiki lantai dua tempat kantor Dinas Kesehatan berada.
Untuk menghindari kejadian tak diinginkan, sejumlah petugas keamanan dari Satpol PP dan Polisi menenangkan massa. Akhirnya, beberapa perwakilan saja yang diizinkan masuk untuk audensi.
Saat dikonfirmasi, Ketua KPMP Bandung Barat Deni mengatakan aksi merangsek masuk dan orasi di kantor Dinas Kesehatan terpaksa dilakukan massa.
Alasannya, tiga ormas tersebut telah melayangkan surat audiensi sejak beberapa bulan terakhir, namun tidak pernah ditanggapi.
"Tapi tidak direspons. Kami sangat tersinggung karena surat sudah beberapa lama. Kami tidak dihargai, padahal kita ingin sedikit pemetaan tentang permasalahan yang kami bawa," ungkap Deni.
Puluhan massa akhirnya melakukan orasi di dalam ruangan kepala dinas. Bahkan ada yang meluapkan emosinya sampai berteriak.
"Memang secara etitude ini tidak beretitude, tapi hal ini merupakan sebab akibat karena tidak dihargai oleh dinas kesehatan," kata Seni.
Baca Juga: Viral Kisah Lelaki Ingin Batal Nikah, Alasannya Bikin Warganet Emosi
Menurutnya audensi massa aksi dengan Dinas Kesehatan berakhir deadlock. Sebab perwakilan Dinas Kesehatan tak bisa menghadirkan pihak-pihak terkait yang ikut mengurusi dana PEN tersebut.
Pihaknya ingin meminta pertanggungjawaban dari dana Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan oleh Pemprov Jabar tahun 2020. Di Bandung Barat, menurutnya dana yang disalurkan untuk Puskesmas dan rumah sakit mencapai Rp 14,9 miliar.
"Di KBB 14,9 miliar di dua kegiatan. Puskesmas dan rumah sakit. Itu yang kami pertanyakan, uang milik rakyat sebesar itu dikemanakan? Tadi audensi pun deadlock," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan KBB Eisenhower Sitanggang mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan terkait permasalahan tersebut.
Ia akan lebih dulu menggelar rapat internal untuk mengetahui realisasi dana PEN tahun 2020.
"Mengapa saya minta waktu, karena saya butuh waktu untuk memeriksa data. Kedua, mereka mengambil data dari provinsi. Kita juga butuh waktu memvalidasi kebenarannya," paparnya.
Berita Terkait
-
Usai Tagih Rp200 Juta ke Ivan Gunawan, Ibu Viral asal Palembang Minta Mobil ke Raffi Ahmad
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Walkot Prabumulih Minta Maaf di Depan Kepala Sekolah, Netizen Soroti Gesturnya: Arogan
-
Bukan Bunuh Diri, Ibunda Yu Menglong Akhirnya Beberkan Penyebab Kematian Putranya
-
Satire Berkelas Wisudawan Rayakan Kelulusan Sambil Pegang Ijazah: Jokowi Mana Bisa Gini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Detik-detik Mencekam di Cianjur, Niat Melerai Justru Jadi Petaka
-
Kontroversi Makanan Bergizi Gratis: Tanggung Jawab Siapa Jika Ada Korban?
-
Kenapa Banyak Korban PHK di Jawa Barat? Ini Jawaban Dedi Mulyadi
-
4 Poin Tamparan Dedi Mulyadi: Lupakan Luar Negeri, Ini PR Kepala Daerah di Jabar!
-
Dedi Mulyadi ke Kepala Daerah: Urus Sampah-Jalan Rusak Dulu, Jangan Mimpi ke Luar Negeri