SuaraJabar.id - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga pelaku seni atau seniman di Kabupaten Bekasi bakal dapat bantuan dana Rp 1 juta per pelaku.
Bantuan ini akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Akan kami berikan bantuan Rp1 juta per usaha kecil dan pelaku seni," kata Ketua Komite Kebijakan COVID-19 Kabupaten Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Selasa (31/8/2021) dikutip dari Antara.
Dia mengatakan saat ini ada 9.000 penerima manfaat program ini berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah melalui setiap kepala desa dan lurah setempat.
"Pelaku UMKM dan pelaku seni yang terdata ini merupakan mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Data 9.000 orang ini juga sudah diverifikasi," katanya.
Mereka yang diberikan bantuan, merupakan pelaku usaha ekonomi yang terimbas akibat terbatasnya ruang gerak operasional saat PPKM Level 4 diberlakukan di Kabupaten Bekasi selama sebulan lebih.
"Warung kecil yang selama PPKM terdampak karena dibatasi jam operasionalnya sehingga pendapatan menurun sampai ada yang gulung tikar. Kemudian para pelaku seni, selama PPKM Level 4 tidak bisa manggung, tidak ada penghasilan," ucapnya.
Dani menyebut pemberian bantuan dalam rangka pemulihan ekonomi ini merupakan salah satu aspek yang menjadi prioritas Komite Kebijakan COVID-19 dengan cara melibatkan para pelaku usaha dan komunitas seni.
"Di satgas yang sekarang ini kami libatkan berbagai pelaku usaha agar mereka bisa turut serta melakukan kebijakan itu. Karena mereka yang lebih tahu kondisinya agar kami bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang akan kami buat. Makanya kami butuh penyesuaian," katanya.
Baca Juga: Pastikan dengan Baik, Berikut Cara Cek Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Ristek RI
Dirinya juga mengaku tengah menyiapkan Surat Keputusan terkait penggantian nomenklatur Satgas menjadi Komite Kebijakan COVID-19 seiring dengan aktifnya kinerja komite sehingga ke depan dapat menyiapkan konsep pemulihan ekonomi dalam jangka panjang.
"Rencana jangka panjang perbaikan ekonomi kami fokuskan di penyusunan APBD 2022. Makanya kita perkuat satgas ekonomi untuk itu. Supaya kebijakan kami di APBD lebih berkualitas, supaya sasarannya tepat. Semoga adanya satgas ekonomi kajian APBD lebih tepat," katanya.
Berita Terkait
-
Bansos Beras 10 Kg Dipastikan Lanjut di 2026 untuk 18 Juta Penerima
-
Presiden Prabowo: Bantuan Bencana Wajib Transparan, Tak Ada Ujung-ujungnya Nagih
-
Prabowo: Bantuan Bencana Dibuka Seluas-luasnya, Tapi Harus Transparan dan Tanpa Kepentingan
-
Prabowo Soal Bantuan Bencana: Pemerintah Terbuka, Asal Tulus dan Jelas Mekanismenya
-
Kemenag Serahkan Bantuan Rp10,2 Miliar untuk Penyintas Banjir Sumatra Barat
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
Masuki 2026, Dirut BRI Yakin Transformasi Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan
-
Mal Pelayanan Publik Bogor Barat dan Timur Mulai Digarap 2027, Bupati: Urus Dokumen Tak Perlu Jauh
-
Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Kompak Turun, Cek Daftar Terbarunya!
-
Gubernur Dedi Mulyadi Larang Total Penanaman Sawit di Jawa Barat Mulai 2026
-
Kabut Tebal Selimuti Puncak Bogor - Cianjur di Hari Pertama 2026, Jarak Pandang Cuma 5 Meter