SuaraJabar.id - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga pelaku seni atau seniman di Kabupaten Bekasi bakal dapat bantuan dana Rp 1 juta per pelaku.
Bantuan ini akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Akan kami berikan bantuan Rp1 juta per usaha kecil dan pelaku seni," kata Ketua Komite Kebijakan COVID-19 Kabupaten Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Selasa (31/8/2021) dikutip dari Antara.
Dia mengatakan saat ini ada 9.000 penerima manfaat program ini berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah melalui setiap kepala desa dan lurah setempat.
"Pelaku UMKM dan pelaku seni yang terdata ini merupakan mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Data 9.000 orang ini juga sudah diverifikasi," katanya.
Mereka yang diberikan bantuan, merupakan pelaku usaha ekonomi yang terimbas akibat terbatasnya ruang gerak operasional saat PPKM Level 4 diberlakukan di Kabupaten Bekasi selama sebulan lebih.
"Warung kecil yang selama PPKM terdampak karena dibatasi jam operasionalnya sehingga pendapatan menurun sampai ada yang gulung tikar. Kemudian para pelaku seni, selama PPKM Level 4 tidak bisa manggung, tidak ada penghasilan," ucapnya.
Dani menyebut pemberian bantuan dalam rangka pemulihan ekonomi ini merupakan salah satu aspek yang menjadi prioritas Komite Kebijakan COVID-19 dengan cara melibatkan para pelaku usaha dan komunitas seni.
"Di satgas yang sekarang ini kami libatkan berbagai pelaku usaha agar mereka bisa turut serta melakukan kebijakan itu. Karena mereka yang lebih tahu kondisinya agar kami bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang akan kami buat. Makanya kami butuh penyesuaian," katanya.
Baca Juga: Pastikan dengan Baik, Berikut Cara Cek Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Ristek RI
Dirinya juga mengaku tengah menyiapkan Surat Keputusan terkait penggantian nomenklatur Satgas menjadi Komite Kebijakan COVID-19 seiring dengan aktifnya kinerja komite sehingga ke depan dapat menyiapkan konsep pemulihan ekonomi dalam jangka panjang.
"Rencana jangka panjang perbaikan ekonomi kami fokuskan di penyusunan APBD 2022. Makanya kita perkuat satgas ekonomi untuk itu. Supaya kebijakan kami di APBD lebih berkualitas, supaya sasarannya tepat. Semoga adanya satgas ekonomi kajian APBD lebih tepat," katanya.
Berita Terkait
-
Wajib Halal 5 Hari Lagi! Kemenperin Akui Industri Kecil Masih Keteteran
-
Pekerja Gaji Berapa yang Bisa Dapat BSU 2026? Simak Ketentuan Penerimanya
-
Perluas Peluang Pasar Global, Pertamina Bekali UMKM dengan Pelatihan Ekspor
-
Jalur Pantura Kalah Ramai dari Tol Trans Jawa, UMKM Dibidik Lewat Wisata Sejarah
-
Prabowo Gelar Rapat Karhutla di Istana, Bakal Bahas Tawaran Bantuan Malaysia
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
- Pelembap Viva Hijau vs Kuning, Apa Bedanya? Ini Manfaat Keduanya untuk Wajah
- 5 Sabun Cuci Muka Retinol untuk Atasi Penuaan: Bikin Wajah Halus, Cerah, dan Kencang
- Riset CELIOS: Purbaya Jadi Menteri Kinerja Terbaik, Bahlil Paling Buruk
Pilihan
-
Ungkap Banyak Kasus Besar, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Ade Safri Justru Diganti
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
Terkini
-
Gara-Gara Utang Rp30 Ribu, Dua Pria di Sukabumi Duel Pakai Golok, Satu Luka Berat
-
Pemkab Garut Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran TPA Pasirbajing
-
BRILink Agen Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas Masuk Kategori Jawara dan Juragan
-
Survei Arawicaksa Institute: Abdul Muti dan Amran Sulaiman Menteri dengan Penilaian Tertinggi
-
Kasus Pembubaran Ibadah, Sajajar Minta Penegakan Hukum Tak Berhenti di Penetapan Tersangka