SuaraJabar.id - Bupati Bogor Ade Yasin meminta Forum UMKM Kabupaten Bogor berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) untuk akserasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor.
Menurut Ade Yasin, pengembangan sektor UMKM yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor masih mengalami banyak kendala
"Saya berharap forum UMKM bisa memaksimalkan program pemerintah untuk mendongkrak kualitas UMKM kita," kata dia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi sektor UMKM terhadap serapan tenaga kerja sebesar 25,27 persen atau 592.089 orang dari total 2.342.939 angkatan kerja yang terserap. Namun, pengembangan UMKM masih mengalami banyak persoalan dari mulai legalitas, kemampuan produksi hingga pemasaran.
Ade Yasin berharap beberapa persoalan tersebut bisa segera dicarikan solusi dengan mensinergikan program pemerintah dengan program forum UMKM dan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor.
"Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan memperluas akses UMKM. Contohnya saat diminta membuka Hypermart saya mensyaratkan agar produk lokal Kabupaten Bogor bisa masuk dan mereka setuju," ujarnya.
Namun, dari 129 produk yang diajukan pemerintah, hanya 39 produk yang disetujui. Hal tersebut dikarenakan masih ada sejumlah produk yang belum memenuhi standar baik dari aspek legalitas maupun kualitas produk.
"Dan yang bisa masuk juga belum bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar karena sistem pembayarannya tempo, bisa 14 hari baru dibayar. UMKM modalnya terbatas, mereka maunya beli bayar," kata Bupati.
Terobosan lainnya adalah dengan mempermudah proses perijinan, sertifikasi halal, dan akses permodalan. Selain itu, pemerintah juga telah membuka akses pemasaran digital dengan menggandeng platform market place alibaba.com untuk memasarkan produk UMKM Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Fantastis! Penghasilan e-Commerce Ini Capai Rp 515 Miliar, e-Niaga Apa?
"Namun, belum banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Padahal kita bayar loh, Rp75 juta pertahun. Karena itu saya minta forum UMKM dan juga Kabekraf untuk mendampingi mereka memanfaatkan fasilitas tersebut," katanya.
Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor, Hasan Haikal Thalib mengatakan persoalan yang banyak dihadapi UMKM Kabupaten Bogor terkait pemasaran dan legalitas.
"Ini persoalan klasik yang dialami pelaku UMKM. Untuk itu, kami akan ajukan di kabupaten bogor terkait pendampingan UMKM di kabupaten bogor," kata dia.
Haikal mengatakan, Forum UMKM juga menginginkan agar ada satu wadah yang bisa menjadi tempat pelaku UMKM berkonsultasi untuk meningkatkan usaha mereka.
"Harapannya Pemda Kabupaten bogor membuat rumah konsultasi, sehingga UMKM bisa berkonsultasi dan mendapat pembinaan untuk meningkatkan usaha mereka," tandasnya. [Antara]
Berita Terkait
-
Wamenkeu Juda Agung Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen di Kuartal I 2026
-
Ekonomi RI Tembus 5,39 Persen, Wamenkeu Juda Agung: Saya Belum Puas!
-
Thomas Djiwandono: Agen Prabowo yang Bakal Robohkan 'Tembok Berlin' Fiskal-Moneter?
-
BCA Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bakal Meroket di 2026
-
Askrindo dan BPD Kalteng Jalin Sinergi Penjaminan KUR
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Jadwal KRL Terakhir Malam Ini 10 Februari 2026 Jakarta-Depok-Bogor
-
Perumda BPR Cirebon Dicabut Izin, Kejari Pastikan Kasus Korupsi Tetap Jalan: Tunggu Audit BPK
-
Fenomena Negara Suap Negara, KPK Bongkar Kongkalikong PN Depok dan Anak Usaha Kemenkeu
-
Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon Dicabut OJK: LPS Siap Lakukan Likuidasi
-
Program 3 Juta Rumah Digenjot, BRI Jadi Penopang Utama Kredit Perumahan Nasional