Warganya Dapat Sembako Busuk, Pemkab Bandung Barat Minta Pemerintah Pusat Lakukan Ini

SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengusulkan ke pemerintah pusat agar program Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) diganti dengan uang tunai.

Usulan penggantian sembako bantuan sosial dengan uang tunai tersebut sudah diusulkan saat pihaknya bersama Dinas Sosial se-Jawa Barat melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kebetulan waktu itu juga ada polisi dan Kadinsos Jabar. Nah, terus para kadis mengusulkan supaya BPNT itu diganti (uang tunai) karena terlalu banyak masalah," kata Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sri Dustirawati saat dihubungi, Minggu (19/9/2021).

Sri menjelaskan, usulan penggantian itu sebagai buntut adanya temuan sembako bermasalah, dimana daging ayam berbau busuk yang sudah diterima 8 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Cinangka, RT 02/06, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, KBB.

Baca Juga: Berita Lifestyle Populer: Outfit Lesti Kejora, Kepang Usus Ayam di Warteg

Pengajuan agar sembako BPNT diganti dengan bentuk tunai itu supaya ekonomi lokal di kalangan masyarakatnya bisa berjalan karena mereka bisa membeli sembako ke warung ataupun ke pasar sesuai kebutuhannya.

"Apalagi kalau sekarang kan mereka tak hanya butuh sembako saja, mereka juga perlu obat, vitamin, dan masker. Jadi, itu alasan kita," ucapnya.

Sementara yang paling penting, kata Sri, penggantian sembako BPNT dengan uang tunai itu supaya tidak ada perdagangan bebas yang hanya bisa menguntungkan para pedagang besar saja.

"Tapi kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung awab dengan membuat komoditasnya jadi gak bagus, dialihkan saja jadi tunai," kata Sri.

Di sisi lain, pihaknya menilai bahwa program BPNT ini sudah bagus karena bisa menjaga kualitas kebutuhan pangan bagi masyarakat. Namun, jika masalahnya terus berulang, hal seperti ini tidak akan selesai.

Baca Juga: Sepekan Dibuka, Objek Wisata The Lodge Maribaya Lembang Sepi Pengunjung

"Karena akan ada orang-orang yang punya kepentingan tidak bertanggungjawab terhadap kualitas komoditi. Nantinya, yang dirugikan masyarakat lagi," pungkasnya.