Bupati Karawang Pertanyakan Pernyataan Wapres Soal Penduduk Miskin Ekstrem di Wilayahnya

SuaraJabar.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Karawang masuk lima besar daerah dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.

Menanggapi pernyataan Wapres Ma'ruf Amin tersebut, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengaku ragu. Ia mengaku akan mengecek kebenaran Wapres itu ke Badan Pusat Statistik (BPS).

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meragukan pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa Karawang masuk lima besar daerah dengan kemiskinan ekstrem, saat memimpin rapat kerja terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Jabar.

"Aku mau tahu dulu data BPS (Badan Pusat Statistik) ini benar apa tidak? Konon katanya sekitar 4 koma sekian warga Karawang masuk ke tingkat kemiskinan ekstrem," kata Bupati, di Karawang, Jumat (1/10/2021) dikutip dari Antara.

Baca Juga: Ada Insiden Berdarah, Bupati Karawang Evaluasi PTM

Ia mengaku akan menggelar rapat bersama dengan para kepala desa seluruh Karawang yang warganya masuk dalam kemiskinan ekstrem tersebut. Sebab ada data dari BPS yang menyebutkan 25 desa yang terindikasi sebagian warganya memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrem.

Menurut dia, indikator kemiskinan ekstrem itu dilihat dari lulusan sekolah, tidak punya tempat tinggal dan lainnya.

"Pada prinsipnya permasalahan kemiskinan ekstrem ini harus dibereskan. Sebenarnya program-program kesejahteraan sosial ini banyak, tapi masalahnya tepat atau tidak programnya," katanya.

Cellica menyampaikan, bantuan pemerintah untuk kegiatan sosial itu banyak mulai dari BLT, bantuan beras, PKH dan lain-lain.

"Intinya kita akan validasi dulu data dari pemerintah pusat itu, baru kita reposisi anggaran sebab banyak program kita juga untuk kesejahteraan sosial mulai dari UMKM, Rutilahu, program Karawang Cerdas, program Karawang sehat," katanya.

Baca Juga: Akhirnya Bupati Karawang Evaluasi PTM Setelah Tawuran Pecah Setelah Sekolah

Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya atau pada Rabu (29/9) memimpin rapat kerja terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten, yakni Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu dan Karawang, di Kantor Gubernur Jabar.