SuaraJabar.id - Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenai adanya ratusan ribu orang miskin ekstrem di Jawa Barat langsung direspon oleh jajaran pemerintah.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar misalnya. Ia blusukan ke berbagai kabupaten di Jawa Barat (Jabar) untuk menuntaskan data SDGs Desa.
Setelah mengunjungi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran pada Kamis (30/9/2021), Mendes PDTT mengunjungi Kabupaten Kuningan dan diterima Bupati Kuningan Acep Purnama, di kantor bupati setempat, Jumat (1/10/2021).
"Kami terus berkeliling ke daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Dua hari ini kami berkeliling ke kabupaten-kabupaten di Jawa Barat yang wilayahnya terdapat warga dengan kategori miskin esktrem," ujar Halim Iskandar dikutip dari Antara.
Baca Juga: Sejumlah "PR" Sambut Direktur Utama Baru Bandara Kertajati
Menurut Halim Iskandar, data SDGs Desa sangat vital dalam upaya mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem di seluruh pelosok Tanah Air.
Dia menjelaskan penuntasan data SDGs Desa tidak bisa hanya dipantau dari pusat, tetapi juga harus dilihat secara langsung perkembangannya di lapangan.
"Jika data SDGs Desa tuntas, maka penanganan kemiskinan ekstrem bakal bisa lebih cepat," ujar Halim Iskandar.
Oleh karena itu, Kemendes PDTT terus melakukan koordinasi dengan bupati atau kepala daerah untuk menjelaskan pentingnya data SDGs Desa bagi pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Sehingga ada kesepahaman yang sama antara Kemendes PDTT dengan para kepala daerah untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya," ujar Halim Iskandar.
Baca Juga: Bupati Karawang Pertanyakan Pernyataan Wapres Soal Penduduk Miskin Ekstrem di Wilayahnya
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu mengatakan pula, penangan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan jika masih ada ego sektoral antara pihak kementerian dengan kepala daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendes PDTT, butuh dukungan penuh dari para kepala daerah.
Untuk mendukung implementasi aksi penanganan warga miskin ekstrem serta pemantauan keberlanjutan hasil capaian nol persen kemiskinan ekstrem telah disiapkan aplikasi yang terhubung dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat.
Gus Halim, sapaan akrabnya, mengatakan, dirinya bersama Bupati Acep sudah sepakat untuk memperkuat data desa berbasis SDGs yang diperkirakan bakal selesai dalam 10 hari ke depan.
"Saya yakin Kabupaten Kuningan bakal segera menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan berbasis SDGs," kata Gus Halim.
Berita Terkait
-
Beratnya Sanksi untuk Bupati Indramayu Lucky Hakim yang Liburan ke Jepang tanpa Izin
-
Perbandingan Aset Tanah dan Bangunan Dedi Mulyadi vs Lucky Hakim, Bak Bumi Langit
-
Lucky Hakim Minta Maaf ke Dedi Mulyadi, Sanksi Pemberhentian Sementara Tetap Berlaku
-
Viral Bapak 11 Anak Bikin Heran Dedi Mulyadi, Ini Tips Atur Keuangan Keluarga Pas-pasan
-
6 Kebiasaan Buruk dalam Mengelola Uang yang Bikin Tetap Miskin
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
Pilihan
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
-
PT JMTO Bantah Abu Janda Jadi Komisaris, Kementerian BUMN Bungkam
Terkini
-
Cari Titik Temu, Bupati Bogor Ajak Duduk Bersama Bahas Isu Viral Kades Minta THR
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?