SuaraJabar.id - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut, Jawa Barat mengusulkan permintaan tambahan stok dosis vaksin COVID-19 melalui anggota DPR karena ketersediaan vaksin terbatas sehingga capaian vaksinasi di daerah itu masih rendah, yakni di bawah 50 persen.
"Saya dengan Pak Kapolres ke Jakarta, menghadap Komisi IX DPR meminta tambahan vaksin," kata Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Garut yangjuga Komandan Kodim 0611 Garut Letkol (Czi) Deni Iskandar kepada wartawan di Garut, Jumat.
Ia menjelaskan Satgas Penanganan COVID-19 Garut terus berupaya mempercepat vaksinasi agar bisa mencapai 50 persen masyarakat Garut telah divaksin sehingga bisa kembali menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2.
"Kami tentu melakukan segala upaya agar bagaimana caranya target vaksinasi 50 persen bisa segera tercapai di Garut," katanya.
Ia menambahkan upaya mengusulkan permintaan vaksin ke Komisi IX DPR itu agar mendapatkan stok tambahan dosis vaksin yang selama ini menjadi permasalahan Garut terkait masih rendahnya vaksinasi.
"Karena persoalan di Garut ini adalah terkait stok vaksinnya," katanya.
Ia menjelaskan hasil pertemuan dengan anggota Komisi IX DPR dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan XI itu mengusulkan 1 juta dosis vaksin COVID-19 untuk warga Garut.
Usulan itu, kata Deni, disanggupi oleh anggota DPR untuk melanjutkan permintaan vaksin ke Kementerian Kesehatan.
"Kalau secara umum menyanggupi dan akan dikirim dalam dua termin, pengiriman pertama 500 ribu dosis, pun demikian yang kedua," katanya.
Ia menambahkan Kabupaten Garut saat ini memiliki 300 ribu lebih dosis vaksin yang siap disuntikkan untuk masyarakat umum di sentra vaksinasi maupun puskesmas di seluruh kecamatan.
Baca Juga: Kabar Gembira! Sebanyak 101,65 Persen Warga Kota Semarang Sudah Divaksinasi
Pihaknya berharap adanya tambahan dosis vaksin untuk Garut maka target capaian vaksinasi sebesar 50 persen segera terwujud dan terbentuk kekebalan kelompok di Kabupaten Garut.
"Setelah tercapai, tentunya kita target ke depannya adalah seluruh target vaksinasi guna tercipta kekebalan komunal bisa terlaksana di akhir tahun ini," demikian Deni Iskandar. [Antara]
Berita Terkait
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
DPR Usul Ada Dirjen Longsor sampai Banjir di Kementrian Bencana
-
Pengamat Soal Viral Video Zulhas: Bagus Kalau DPR Mengklarifikasinya
-
Kritik Komite Reformasi Polri Soal Isu Kapolri Ditunjukkan Langsung, Boni Hargens: Sesat Pikir
-
Pengamat: Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Masuk Akal, DPR Justru Ganggu Check and Balances
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Iwan Suryawan Minta Pejabat Jabar Gugurkan Cuti Massal Nataru, Prioritaskan Siaga Cuaca Ekstrem
-
Pemberdayaan Perempuan Jadi Kunci BRI untuk Menaikkelaskan UMKM
-
Bye-bye Macet Limbangan! Target Tuntas Tol Cigatas Tembus Garut-Tasik 2027
-
BRI Perkuat Pembangunan Infrastruktur Nasional Lewat Pembiayaan Flyover Sitinjau Lauik
-
Rencana Dedi Mulyadi Ganti Konsultan Pengawas dengan Mahasiswa Tuai Kecaman Keras