Daftar 7 Bansos yang Disiapkan Pemerintah Selama Pandemi

SuaraJabar.id - Selama diberlakukkannya PPKM di beberapa wilayah di Indonesia, pemerintah membuat daftar bansos selama pandemi yang siap cair. 

Setiap bantuan tersebut menyasar kelompok tertentu. Oleh karena itu penting untuk aktif mencari informasi bantuan yang telah disediakan pemerintah.

Sejak pandemi Covid-19, pemerintah melalui kemensos menyalurkan beberapa bansos atau bantuan sosial untuk warga yang terdampak. 

Apa saja bansos pandemi covid-19 yang siap cair setelah PPKM diperpanjang?

Berikut daftar 7 bantuan sosial pemerintah selama pandemi Covid-19:

1. BPUM atau BLT UMKM

Pelaku usaha mikro selaku salah satu sektor yang terdampak pandemi dapat menerima mencairkan bantuan dari Kemenkop UKM sebesar Rp 1,2 juta. Total dana yang dialokasikan untuk BPUM adalah sebsar Rp 15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro yang terdampak pandemi.

Proses pengajuan BPUM dapat dilakukan dengan mengusulkan diri ke dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. Usulan ini nantinya akan dilanjutkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM provinsi kepada kementerian.

Syarat penerima BPUM dapat dilihat di Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2021

Baca Juga: Langkah-langkah Cara Pakai Fitur Usul Sanggah di Aplikasi Cek Bansos Kemensos

2. Diskon listrik

Setelah sebelumnya akan berakhir di bulan Juli, pemerintah juga memperpanjang diskon listrik bagi golongan 450 VA dan 900 VA hingga Desember 2021. Bagi pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA akan mendapat diskon tagihan sebesar 50 persen.

Sementara itu, rumah tangga dengan daya 900 VA akan mendapat diskon tagihan sebesar 25 persen. Jika sebelumnya dialokasikan dana sebesar Rp 7,58 triliun, dengan perpanjangan pemberian diskon maka kini pemerintah menganggarkan total dana Rp 9,49 triliun

3. BSU atau BLT subsidi gaji

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta kepada pekerja terdampak pandemic Covid-19. Bantuan ini ditujukan bagi pekerja/buruh di wilayah kerja PPKM level 3 dan 4 yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta.

4. Kuota belajar