SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat membentuk satuan tugas (satgas) penanggulangan terorisme dengan unsur yang cukup lengkap di dalamnya.
Langkah Pemkab Garut ini pun mendapatkan apresiasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Satgas tersebut terdiri atas pemerintah kabupaten dan jajaran Forkopimda Garut, unsur ulama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut dengan berbagai ormas di bawahnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
"Pembentukan satgas oleh Pemkab Garut ini menurut saya ini langkah fundamental, langkah strategis," kata Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nurwakhid, dikutip dari Antara, Sabtu (30/10/2021).
Nurwakhid mengatakan, pembentukan satgas itu menunjukkan bahwa langkah yang diambil Pemkab Garut memang untuk strategi penanggulangan secara holistik, meliputi ideologi, yuridis, dan sosiologis.
Dia berharap daerah lain membentuk satgas serupa, mengingat berdasarkan hasil survei tahun 2020 ada sebanyak 12,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang berpotensi radikal.
Sementara itu Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, pembentukan satgas yang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan itu sebagai upaya preventif dalam meminimalisir penyebaran paham radikal yang ada di Garut.
Menurut dia, telah menjadi kesepakatan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah intoleransi radikalisme dan terorisme dengan cara-cara yang sesuai dengan kearifan setempat di Garut.
"Proses penegakan hukum dan sebagainya adalah urusan aparat. Kami juga tidak alergi terhadap itu, silakan. Namun, kami lebih mengedepankan kepada hal-hal yang sifatnya preventif," kata dia.
Baca Juga: Kronologi Pria Tewas Dikubur Hidup-hidup Karena Diduga Mencuri Sayur di Garut
Pemkab Garut sudah menyiapkan anggaran untuk satgas tersebut sesuai dengan kebutuhan. Satgas ini akan mendapatkan kendaraan operasional pada bulan November mendatang.
Ia bilang, Garut memiliki wilayah yang cukup luas, mempunyai 421 desa dan 21 kelurahan yang tersebar di 42 kecamatan.
"Tentunya itu sangat luas sekali dan kami tidak bisa melakukan deteksi kepada 421 desa dan 21 kelurahan tersebut. Sehingga ini merupakan bagian bagaimana kita melakukan upaya-upaya konkret," ucapnya.
Berita Terkait
-
Soal Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme, Wamenhan: Penegakan Hukum Tetap di Polri
-
Terpapar Radikalisme via Medsos, Dua Anak di Langkat Terlibat Kasus Terorisme
-
Muncul Wacana TNI Mau Ikut Berantas Teroris, Kapolri Sigit: Ada Batasan yang Harus Dijaga
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Bansos BPNT Tahap 1 2026 Kapan Cair? Simak Jadwal Lengkap Pencairan Tahun Ini
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Jadwal KRL Terakhir Malam Ini 10 Februari 2026 Jakarta-Depok-Bogor
-
Perumda BPR Cirebon Dicabut Izin, Kejari Pastikan Kasus Korupsi Tetap Jalan: Tunggu Audit BPK
-
Fenomena Negara Suap Negara, KPK Bongkar Kongkalikong PN Depok dan Anak Usaha Kemenkeu
-
Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon Dicabut OJK: LPS Siap Lakukan Likuidasi
-
Program 3 Juta Rumah Digenjot, BRI Jadi Penopang Utama Kredit Perumahan Nasional