SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membeli hasil pertanian dan produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Bandung Barat Asep Sodikin mengatakan, kewajiban para abdi negara di KBB untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian lokal ini merupakan salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi COVID-19.
"Dalam konteks pemulihan ekonomi Pak Plt (Hengky Kurniawan) ingin ada partisipasinya nyata dari seluruh ASN. Salah satunya membeli produk UMKM dan pertanian mulai November," kata Asep di Pemkab Bandung Barat pada Selasa (2/11/2021).
Dikatakan Asep, kewajiban PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian asal KBB akan dituangkan dalam Intruksi Bupati (Inbup) Bandung Barat.
Untuk teknisnya pihaknya akan melibatkan Koperasi Wibawa Mukti Kerta Raharja yang merupakan koperasi pegawai Pemkab Bandung Barat.
Nantinya terang dia, PNS diminta untuk menyisihkan Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta dari penghasilan untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian. Besaran itu akan disesuaikan dengan pangkat dan golongan.
"Pak Plt mengusulkan seluruh ASN belanja produk pertanian. Nominalnya Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta. Kan setiap bulan ada tukin (tunjangan kinerja). Kita ingin ekonomi semakin pulih," ujar Asep.
Sebelumnya, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan meyakini dengan mewajibkannya abdi negara untuk membeli produk UMKM lokal dan hasil pertanian Bandung Barat akan membantu pemulihan ekonomi di wilayahnya yang dihantam pandemi COVID-19.
"Bisa membantu omzet UMKM, bisa membantu milenial-milenial yang mau menjadi petani, sudah ada marketnya," sebut Hengky.
Baca Juga: IDI: Pandemi Bisa Jadi Endemi Jika Desember dan Januari Tak Ada Lonjakan Covid-19
Tihar (45), salah seorang petani asal Lembang, Bandung Barat berharap rencana Hengky Kurniawan untuk mewajibkan PNS membeli hasil pertanian benar-benar terealisasi.
"Iya harapannya bukan hanya sekedar wacana saja, tapi bisa diwujudkan. Dan tentunya bisa menguntungkan para petani," ujar Tihar.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
BRI Umumkan Dividen Interim 2025 Rp137 per Saham, Didukung Laba Rp41,2 Triliun
-
Makin Mudah, Begini Cara Beli Barang dari Luar Negeri untuk Pelaku Usaha
-
Badan Gizi Nasional Dorong UMKM dan Masyarakat Lokal Jadi Tulang Punggung Program MBG
-
PaDi Business Forum & Showcase 2025: PaDi UMKM Ciptakan Transaksi Hingga Tembus Rp993 Miliar
-
Mentan Amran Lapor ke Prabowo Petani Mulai Sejahtera
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
Terkini
-
RUPSLB, Ini Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI
-
Gara-Gara Lisa Mariana? Kuasa Hukum Atalia Jawab Ini di Sidang Cerai Ridwan Kamil
-
Kinerja Keuangan Solid, BRI Bagikan Dividen Interim Tahun Buku 2025
-
Gugatan Cerai Atalia Praratya Masuki Sidang Perdana, Begini Pesan untuk Ridwan Kamil
-
Program BRI Peduli Komitmen Salurkan Bantuan ke Lebih dari 40 Lokasi Bencana