SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membeli hasil pertanian dan produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Bandung Barat Asep Sodikin mengatakan, kewajiban para abdi negara di KBB untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian lokal ini merupakan salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi COVID-19.
"Dalam konteks pemulihan ekonomi Pak Plt (Hengky Kurniawan) ingin ada partisipasinya nyata dari seluruh ASN. Salah satunya membeli produk UMKM dan pertanian mulai November," kata Asep di Pemkab Bandung Barat pada Selasa (2/11/2021).
Dikatakan Asep, kewajiban PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian asal KBB akan dituangkan dalam Intruksi Bupati (Inbup) Bandung Barat.
Untuk teknisnya pihaknya akan melibatkan Koperasi Wibawa Mukti Kerta Raharja yang merupakan koperasi pegawai Pemkab Bandung Barat.
Nantinya terang dia, PNS diminta untuk menyisihkan Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta dari penghasilan untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian. Besaran itu akan disesuaikan dengan pangkat dan golongan.
"Pak Plt mengusulkan seluruh ASN belanja produk pertanian. Nominalnya Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta. Kan setiap bulan ada tukin (tunjangan kinerja). Kita ingin ekonomi semakin pulih," ujar Asep.
Sebelumnya, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan meyakini dengan mewajibkannya abdi negara untuk membeli produk UMKM lokal dan hasil pertanian Bandung Barat akan membantu pemulihan ekonomi di wilayahnya yang dihantam pandemi COVID-19.
"Bisa membantu omzet UMKM, bisa membantu milenial-milenial yang mau menjadi petani, sudah ada marketnya," sebut Hengky.
Baca Juga: IDI: Pandemi Bisa Jadi Endemi Jika Desember dan Januari Tak Ada Lonjakan Covid-19
Tihar (45), salah seorang petani asal Lembang, Bandung Barat berharap rencana Hengky Kurniawan untuk mewajibkan PNS membeli hasil pertanian benar-benar terealisasi.
"Iya harapannya bukan hanya sekedar wacana saja, tapi bisa diwujudkan. Dan tentunya bisa menguntungkan para petani," ujar Tihar.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Blusukan ke ke Sentra UMKM Maliosewu, Jokowi Beli Jajanan SD dari Es Teh hingga Sosis Bakar
-
Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Ekonomi dalam Pembuatan Aturan soal Industri Rokok
-
60% Anak Muda Terkendala Modal Usaha
-
Meriah! Ratusan Warga Lembang Beradu Tomat dalam Festival Perang Tomat 2026
-
SIG Bina 580 UMKM, Transaksi Tembus Rp6,9 Miliar dan Serap 2.100 Pekerja
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
Terkini
-
Rekomendasi Produk Philips Terbaik Sepanjang Masa Berdasarkan Kategori
-
Hadiah Sayembara Rp250 Juta Tak Jadi untuk Penangkap, KDM Alihkan untuk Masa Depan Korban
-
Ibadah Dibubarkan Paksa di Bandung, Sajajar Desak KDM Bertindak Tegas!
-
Farhan Tegaskan Penghuni Kos Bandung Tak Boleh Tertutup: Bukan KTP Sini Pun Wajib Terdata RW
-
Tertibkan 63 Bangunan Liar di Dipatiukur, Walikota Bandung: Sesuai Perda, Tak Ada Ganti Rugi