SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membeli hasil pertanian dan produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Bandung Barat Asep Sodikin mengatakan, kewajiban para abdi negara di KBB untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian lokal ini merupakan salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi COVID-19.
"Dalam konteks pemulihan ekonomi Pak Plt (Hengky Kurniawan) ingin ada partisipasinya nyata dari seluruh ASN. Salah satunya membeli produk UMKM dan pertanian mulai November," kata Asep di Pemkab Bandung Barat pada Selasa (2/11/2021).
Dikatakan Asep, kewajiban PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian asal KBB akan dituangkan dalam Intruksi Bupati (Inbup) Bandung Barat.
Untuk teknisnya pihaknya akan melibatkan Koperasi Wibawa Mukti Kerta Raharja yang merupakan koperasi pegawai Pemkab Bandung Barat.
Nantinya terang dia, PNS diminta untuk menyisihkan Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta dari penghasilan untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian. Besaran itu akan disesuaikan dengan pangkat dan golongan.
"Pak Plt mengusulkan seluruh ASN belanja produk pertanian. Nominalnya Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta. Kan setiap bulan ada tukin (tunjangan kinerja). Kita ingin ekonomi semakin pulih," ujar Asep.
Sebelumnya, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan meyakini dengan mewajibkannya abdi negara untuk membeli produk UMKM lokal dan hasil pertanian Bandung Barat akan membantu pemulihan ekonomi di wilayahnya yang dihantam pandemi COVID-19.
"Bisa membantu omzet UMKM, bisa membantu milenial-milenial yang mau menjadi petani, sudah ada marketnya," sebut Hengky.
Baca Juga: IDI: Pandemi Bisa Jadi Endemi Jika Desember dan Januari Tak Ada Lonjakan Covid-19
Tihar (45), salah seorang petani asal Lembang, Bandung Barat berharap rencana Hengky Kurniawan untuk mewajibkan PNS membeli hasil pertanian benar-benar terealisasi.
"Iya harapannya bukan hanya sekedar wacana saja, tapi bisa diwujudkan. Dan tentunya bisa menguntungkan para petani," ujar Tihar.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Bakom RI: Ekonomi Sumatra Pascabencana Mulai Pulih, Transaksi UMKM Tembus Rp13,2 Triliun!
-
LPDB Koperasi Hadir di Pontianak, Dorong UMKM dan Koperasi Naik Kelas
-
Pemerintah Gaspol Naikkan Kelas UMKM, Sertifikasi hingga HAKI Dipermudah
-
Bolivia Lumpuh Akibat Mogok Nasional, Buruh dan Petani Tuntut Presiden Rodrigo Paz Mundur
-
Dukung Sensus Ekonomi 2026, BRI Mamuju Siap Kawal Data UMKM Sulawesi Barat
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Jaro Ade Ingatkan Dampak Serius Hentikan Tambang: Harga Material Bisa Melonjak 50 Persen
-
6 Fitur Galaxy AI di Samsung Galaxy S26 Series yang Paling Berguna untuk Aktivitas Harian
-
Terorganisir! Polisi Ungkap Peran 13 Perusuh May Day Bandung: Ada Perencana Hingga Peracik Molotov
-
Dedi Mulyadi Targetkan Jalur Puncak II Bisa Digunakan Masyarakat Tahun 2027
-
Kabar Buruk Persib Bandung, Layvin Kurzawa Cedera Hamstring Usai Duel Lawan Persija