Sejarah Kabupaten Bandung Barat, Berawal dari Gerakan Masyarakat untuk Pemekaran

SuaraJabar.id - Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Sejarah Kabupaten Bandung Barat perlu diketahui karena memiliki nilai tersendiri dalam perjalanan munculnya daerah tersebut.

Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Bandung Barat secara sah menjadi kabupaten atau memiliki pemerintahan sendiri pada tahun 2007 silam.

Namun dalam sejarahnya, wacana pemekaran Kabupaten Bandung Barat sudah muncul sejak 1990.

Hal itu ditandai denga adanya SK Gubernur Jawa Barat No.30/1990 tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Jangka Panjang yang Menyatakan Rencana Penataan Daerah Tingkat I di Jawa Barat dari 24 menjadi 42 Daerah Tingkat II.

Wacana pemekaran semakin kuat dengan munculnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang Merubah Sscara Mendasar UU No.5/1974.

Pada saat itu juga muncul Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.5, 21 Jul8 1999 tentang Persetujuan Awal terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Proses pemekaran Kabupaten Bandung Barat tertunda dan dihentikan dahulu. Sebab pada saat itu ada wacana Cimahi menjadi daerah otonom. Dan pada akhirnya Kota Cimahi terbentuk pada 2001.

Meski pembentukan Kota Cimahi dilakukan, proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan. Pada saat itu ada pembentukan Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat (FP3KB).

Wacana pemekaran Bandung Barat semakin menguat dengan ditandai semakin meningkatnya dinamik politik. Pemekaran mendapat dukungan dari banyak pihak dan berbagai kalangan.

Baca Juga: Upah Minimum 2022 Tak Sesuai Ekspektasi, Ridwan Kamil Ajak Buruh Lakukan Ini

Mulai dari YP2M, LSM, tokoh masyarakat dan sejumlah kelompok atau organisasi masyarakat. Bahkan pada 6 Agustus 2000 mereka mengadakan rapat akbar.

Agar pendirian Bandung Barat berjalan efektif, dibentuklah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) pada 2002, yang diketuai oleh Endang Anwar.

Dalam perjalananya KPKBB pernah melakukan aksi demonstrasi yang diikuti 5000 an orang di kompleks pemerintahan Kabupaten Bandung pada 7 Januari 2004.

Merespon hal itu, pemerintah daerah lantas menerbitkan Keputusan Bupati Bandung tentang pembentukan tim teknis penataan wilayah Kabupaten Bandung yang diketuai oleh Abubakar. Berbagai perguruan tinggi dilibatkan dalam pembentukan itu untuk melakukan kajian.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan proses yang ada Pemerintah Kabupaten Bandung menyampaikan surat persetujuan DPRD Bandung ke Gubernur Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyampaikam surat ke DPRD Provinsi. Dan pada akhirnya diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

Dengan perjuangan yang dilakukan seluruh elemen masyarakat dibawah naungan KPKBB, pada 2 Januari 2007 ditetapkan UU No.12/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.