PSI Sebut RAPBD Kota Bandung Tak Pro Rakyat, Begini Reaksi Mang Oded

SuaraJabar.id - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menuding Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung tak pro rakyat.

Sebagai bentuk protes, Tiga Anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan aksi walk out saat Rapat Paripurna pembahasan RAPBD, Jumat (26/11/2021) lalu.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku menyayangkan aksi legislator PSI itu.

Menurutnya, hal itu tidak seharusnya terjadi karena pembahasan RAPBD telah dipahami oleh setiap fraksi.

"Itu kan sesungguhnya rapat-rapat banggar itu diwakili oleh fraksi-fraksi, maka seharusnya menurut saya yang pernah di Dewan seharusnya tidak terjadi seperti itu, karena seharunya sampai ke anggota fraksinya," kata pria yang akrab disapa Mang Oded itu di Pendopo Kota Bandung pada Senin (29/11/2021).

Oded mengungkapkan, ketidaksetujuan RAPBD seharusnya disampaikan secara internal di rapat-rapat Banggar. Sehingga, Ode menilai apa yang dilakukan oleh PSI adalah suatu hal yang aneh danterkesan tidak mengetahui substansi dari RAPBD

"Seharusnya di rapat-rapat banggar disampaikan di situ, kalau gitu (walk out) kan aneh," ungkapnya.

"Berarti teu apal (tidak tahu) substansi," tegas Oded.

Oded menilai, tuduhan dari PSI yang mengatakan bahwa porsi RAPBD yang tidak pro rakyat adalah hal keliru. Menurutnya, RAPBD yang disusun telah mengedapankan pembangunan untuk Kota Bandung.

Baca Juga: Madura United Vs Persib, Robert Rene Alberts Fokus Pulihkan Kondisi Fisik Pemain

"Secara struktur APBD, antara belanja pegawai dan pembangunan tetap masih tinggi pembangunan, urusan UHC, Kesehatan, Pendidikan, tinggi-tinggi di atas dari target yang diamanatkan UU," ujarnya.

Bahkan Oded mengaku berani mempertanggungjawabkan substansi dari struktur RAPBD tersebut.

"Dia harus baca dulu, Dia kan tidak baca, berani diskusi saya sebagai Wali Kota, mana yang tidak pro rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD PSI Christian Julianto melakukan aksi walk out lantaran kecewa dengan postur RAPBD 2022 yang menurutnya tidak berpihak kepada rakyat.

"PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti kota auto-pilot," ujar Christian pada Jumat, 26 November 2021.

PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional. Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.

"Permasalahan besar Kota Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan wali kota selama ini," lanjutnya.

Christian menambahkan, bahwa anggaran belanja modal yang hanya Rp626 miliar atau hanya sebesar 9,41% di APBD 2022 itu masih jauh dari angka idealnya yaitu 30-40% dari APBD. Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar Rp 112,9 miliar atau 1,69% dari total APBD.