Yana Mulyana Berharap Penghapusan Syarat Tes Antigen dan PCR Jadi Berkah bagi Kota Bandung

SuaraJabar.id - Penghapusan aturan kewajiban tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) dan tes antigen bagi pelaku perjalanan domestik diharapkan dapat emmberi efek positif bagi Kota Bandung.

Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, penghapusan syarat perjalanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali jumlah wisatawan ke Kota Bandung.

Menurutnya, penghapusan aturan tersebut mempermudah para wisatawan atau para pelaku perjalanan melakukan aktivitas. Meski demikian, ia meminta agar tingkat kewaspadaan ditingkatkan sesuai dengan kelonggaran yang diberikan.

"Ya target (meningkatkan wisatawan) kita tetap harus ya, karena ikhtiar kita kan mempercepat proses pemulihan ekonomi, pasca pandemi ini," kata Yana di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/3/2022) dikutip dari Antara.

Baca Juga: Naik Kereta Api di Medan Tak Perlu Tes Antigen dan PCR, Berlaku Mulai Hari Ini

Menurut Yana, para pelaku usaha dan pelaku ekonomi yang diberi relaksasi di Kota Bandung perlu mempersiapkan diri untuk melindungi masyarakat melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Yana meminta PeduliLindungi perlu diterapkan secara konsisten mengingat berbagai pelonggaran aturan yang kembali bertambah. Karena PeduliLindungi menurutnya merupakan upaya penyaringan mobilitas masyarakat masyarakat.

"Ini kan ikhtiar kita ya, orang yang mau masuk ke hotel, orang yang masuk ke kafe, restoran, ke kantor kita juga, harus PeduliLindungi, supaya kelihatan statusnya gimana," kata Yana.

Yana menilai pemerintah pusat menghapus aturan PCR bagi pelaku perjalanan itu seiring dengan tingkat vaksinasi masyarakat yang sudah tinggi.

Di Kota Bandung, menurutnya tingkat vaksinasi sudah melebihi angka 100 persen baik dosis pertama dan dosis kedua. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindarkan dari ancaman penyakit akibat COVID-19.

Baca Juga: Merespon Penghapusan Syarat Tes PCR Bagi Pelaku Perjalanan, Pemkot Jogja Antisipasi Pelajar yang Baru Datang

"Kan kata WHO kalau vaksinasi di suatu wilayah itu sudah 100 persen, kemungkinan pandemi jadi endemi, kelihatannya pemerintah pusat sedang mengkaji dengan para ahli," katanya.

"Karena dari kasus meninggal itu 70 persennya belum vaksinasi, 30 persen itu memiliki penyakit penyerta," kata dia.