SuaraJabar.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kepentingan politik. Hal itu diungkapkan usai menyebutkan perkiraan anggaran Pemilu 2024 secara serentak.
Jokowi mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah siap melaksanakan Pemilu 2024 dengan anggaran sekitar Rp110,4 triliun.
“Kemarin sudah disampaikan ke saya diperkirakan anggaran sebesar Rp110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Bogor.
Jumlah tersebut kata Jokowi, terdiri atas anggaran kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp33,8 triliun.
“Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” katanya.
Untuk diketahui pada Pemilu 2024 akan dipilih presiden dan wakil presiden, kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota digelar 27 November 2024.
Dalam rapat terbatas tersebut, juga dibahas mengenai persiapan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dengan rincian tujuh gubernur, 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi sehingga totalnya ada 101 daerah.
“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah, tidak gampang agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Presiden Jokowi mengakui menjelang pesta demokrasi pada 2024, kontestasi politik memang menghangat.
“Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat sehingga saya meminta dilakukan edukasi, dilakukan pendidik politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan,” pesannya.
Jokowi juga meminta agar tidak ada isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA yang mencuat. [Antara]
Berita Terkait
-
Minta KPU dan Bawaslu Hitung Ulang, Presiden Jokowi: Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Butuh Rp 110,4 Triliun
-
Tak Atasnamakan BEM SI, Mahasiswa Batam Gelar Aksi Tolak Jokowi 3 Periode
-
Hari Ini, Mahasiswa di Jombang akan Berunjuk Rasa Menyerukan Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
-
Terjunkan 402 Personel Amankan Aksi 11 April, Kapolresta Tangerang: Tak Ada yang Bawa Senpi
-
BEM Malang Raya akan Kepung DPRD dan Balai Kota Malang 12 April, Demo Tolak Penundaan Pemilu
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
Web Series Horor Komedi "Penghuni Rumah Warisan", Strategi SMARTFREN Perkenalkan Unlimited 5G
-
bank bjb dan Perguruan YKTB Bogor Hadirkan Bank Edu YKTB untuk Dorong Literasi Keuangan Sejak Dini
-
KPK Telusuri Siapa Pemberi Perintah Kasus Suap ATR/BPN
-
Persib Cetak Sejarah, Satu-satunya Klub Indonesia yang Menang di Korea Selatan
-
Boni Hargens Apresiasi Desk Ketenagakerjaan Polri untuk Lindungi Buruh