SuaraJabar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa Pemilu Serentak 2024 akan digelar sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan para 14 Februari 2024.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PKB di semua tingkatan sudah satu suara mencalonkan dan mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai capres pada Pilpres 2024.
“Gus Muhaimin juga sudah setuju karena ini pemilu serentak harus ada simbol capres dari parpol,” kata Gus Jazil.
Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, partai politik adalah pilar demokrasi. Karena itu, PKB ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana cara berdemokrasi yang baik.
“Tugas parpol salah satunya adalah melahirkan pemimpin, presiden. Gus Muhaimin adalah ketua umum parpol, masa Pak Muhaimin nyalon bupati? Bupati itu jatahnya ketua DPC. Tradisi itu harus dibangun, termasuk di PKB dan parpol lain karena itu bagian dari penghargaan seseorang yang aktif di dunia politik, di kepengurusan politik,” tuturnya.
Menurut Gus Jazil, langkah ini sangat penting untuk menjadikan demokrasi berjalan dengan sehat.
“Majunya Pak Muhaimin sebagai capres dan didorong oleh kita semua, sebenarnya ingin memperkuat pilar-pilar itu. Ingin memperkuat bahwa parpol juga bisa diandalkan untuk bisa melahirkan seorang capres,” urainya.
Gus Jazil menegaskan, hal ini penting karena saat ini banyak ketua umum parpol yang tidak berani maju sebagai capres.
“Ketum parpol nggak nyalon presiden, terus mau ngapain? Tapi ketum parpol nyalon dibilang, ‘lho kok berambisi?’. Terus ketum parpol yang nggak nyalon presiden itu lho mau ngapain?” ungkapnya.
Baca Juga: Catat! Mendagri Tetapkan Pemilu Dilaksanakan 14 Februari, Pilkada 27 November 2024
Menurutnya, sebagai bagian institusi demokrasi, parpol harus terus diperkuat, termasuk dalam melahirkan calon pemimpin yang layak, dapat dipercaya dan dapat menjalankan amanah sebagai pemimpin yang baik.
Menurutnya, dengan kepemilikan suara di parlemen masih sekitar 10 persen, masih kurang sekitar 10 persen lagi untuk bisa memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.
Gus Jazil berujar, proses penentuan koalisi memang agak pelik dan tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu cepat. Padahal, semestinya itu lebih cepat supaya publik tahu Capres 2024.
Berita Terkait
-
Catat! Mendagri Tetapkan Pemilu Dilaksanakan 14 Februari, Pilkada 27 November 2024
-
Sering Dianggap Punya 'Power', Terungkap Arti Penting Luhut Bagi Jokowi
-
Tak Cuma Jokowi, Sosok Ini Ungkap SBY Pernah Digoda Jabatan Presiden 3 Periode, Bahkan Sang Istri Juga
-
Politikus PDIP Sebut Big Data yang Diklaim Luhut Adalah Kebohongan Besar
-
Jokowi Tegas Menteri Setop Ngomong Penundaan Pemilu, PKB: Tetap Akan Jadi Wacana, Menggelinding Saja
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Farhan Tegaskan Penghuni Kos Bandung Tak Boleh Tertutup: Bukan KTP Sini Pun Wajib Terdata RW
-
Tertibkan 63 Bangunan Liar di Dipatiukur, Walikota Bandung: Sesuai Perda, Tak Ada Ganti Rugi
-
Buntut Kasus Penganiayaan di Bandung, Dedi Mulyadi: Seluruh Kontrakan Wajib Terdaftar Online
-
Bukan Hanya Disiksa, Korban YTR Diduga Dipaksa Bertato 'Yuvita Love Taufik' dan Wajah Pelaku
-
Penganiaya Wanita di Bandung Diciduk Polisi, Kapolda Jabar: Pelaku Negatif Narkoba