Presiden Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR, Ini PR Konflik Agraria yang Harus Diibereskan

SuaraJabar.id - Mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Hadi dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu (15/6/2022). Selain Hadi, Presiden Jokowi juga melantik Zulkifli Hasan sebagai menyeri Perdagangan, Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR, John Wempi Wetipo senagai Wakil Menteri Dalam Negeri an Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri ketenagakerjaan.

Hadi Tjahjanto yang merupakan Panglima TNI periode 2017 hingga 2021 ditugaskan oleh Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni untuk membantu menangani persoalan agraria dan tata ruang yang kerap terjadi konflik di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelum diangkat menjadi Menteri ATR/BPN dan setelah dirinya turun dari kepemimpinan tertinggi TNI, Hadi Tjahjanto pernah membantu Presiden untuk menyukseskan gelaran Moto GP Mandalika sebagai sebagai komandan lapangan persiapan ajang itu, hingga diberikan penghargaan oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA) karena perhelatan yang digelar pada Maret 2022 tersebut berlangsung sukses.

Penghargaan dari MGPA diberikan atas dedikasi dan loyalitasnya menyukseskan Moto GP Mandalika untuk mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan dan memimpin atas suksesnya ajang balapan motor kelas dunia yang ditonton oleh 400 juta penonton televisi lebih dari 200 negara di dunia.

Pada saat dirinya menjadi Panglima TNI pada Desember 2017 pun mengemban tugas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan pada tahun pemilu 2019, pengamanan PON XX Papua, dan mengerahkan pasukan khususnya tim medis dalam penanganan pandemi COVID-19.

Perjalanan karier Hadi Tjahjanto hingga mencapai puncak kepemimpinan TNI pun tidak hadir begitu saja tanpa prestasi. Hadi Tjahjanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) Tahun 1986 dan menyelesaikan Sekolah Penerbang TNI AU pada 1987.

Karier pertama Hadi Tjahjanto adalah sebagai pilot pesawat angkut Cassa di Skuadron Udara 4. Kariernya terus meningkat mulai dari kepala seksi latihan, komandan flight ops, instruktur penerbangan Lanud Adi Sucipto, hingga akhirnya menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo Solo.

Pada saat itu, Hadi Tjahjanto bekerja dalam satu wilayah dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang pada 2010 hingga 2012 masih menjadi Wali Kota Surakarta.

Baca Juga: BREAKING: Jokowi Resmi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR/BPN

Pada 2011 Hadi menjabat tugas di luar TNI AU menjadi Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara. Pada 2013 dia dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas).

Selanjutnya Hadi menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013 hingga 2015 yang membuat dirinya semakin dikenal publik. Dirinya ditugaskan menjadi Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada 2015, namun tak lama, pada Juli 2015 Hadi ditugaskan menjadi Sekretariat Militer Presiden Jokowi.

Hadi Tjahjanto kemudian dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada November 2016 di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Tiga bulan setelahnya, Hadi diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI pada Januari 2017. Hingga akhirnya pada 8 Desember 2017 Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI.

PR Konflik Agraria

Kini Hadi Tjahjanto ditugaskan oleh Presiden sebagai Menteri ATR/BPN yang tentunya memiliki pekerjaan rumah tidak sedikit. Hingga saat ini masih sering terdengar konflik agraria seperti lahan yang tumpang tindih, lahan perkebunan yang masuk kawasan konservasi, atau sekadar sertifikat yang belum diterima oleh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah digulirkan Presiden sejak 2016.

Berdasarkan data Ombudsman RI pada 2021, laporan masyarakat paling banyak adalah mengenai permasalahan agraria. Selain itu, Kejaksaan Agung RI pun mencatat adanya kerugian negara mencapai Rp1,4 triliun dari perkara korupsi terkait mafia tanah selama periode 2020 hingga 2022.