Presiden Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR, Ini PR Konflik Agraria yang Harus Diibereskan

Selanjutnya Hadi menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013 hingga 2015 yang membuat dirinya semakin dikenal publik. Dirinya ditugaskan menjadi Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada 2015, namun tak lama, pada Juli 2015 Hadi ditugaskan menjadi Sekretariat Militer Presiden Jokowi.

Hadi Tjahjanto kemudian dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada November 2016 di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Tiga bulan setelahnya, Hadi diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI pada Januari 2017. Hingga akhirnya pada 8 Desember 2017 Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI.

PR Konflik Agraria

Kini Hadi Tjahjanto ditugaskan oleh Presiden sebagai Menteri ATR/BPN yang tentunya memiliki pekerjaan rumah tidak sedikit. Hingga saat ini masih sering terdengar konflik agraria seperti lahan yang tumpang tindih, lahan perkebunan yang masuk kawasan konservasi, atau sekadar sertifikat yang belum diterima oleh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah digulirkan Presiden sejak 2016.

Baca Juga: BREAKING: Jokowi Resmi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR/BPN

Berdasarkan data Ombudsman RI pada 2021, laporan masyarakat paling banyak adalah mengenai permasalahan agraria. Selain itu, Kejaksaan Agung RI pun mencatat adanya kerugian negara mencapai Rp1,4 triliun dari perkara korupsi terkait mafia tanah selama periode 2020 hingga 2022.

Bahkan Presiden Jokowi saat menghadiri Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi ada kerugian negara dan kerugian masyarakat dari persoalan agraria yang disebabkan oleh adanya ego sektoral.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar setiap pemangku kepentingan mulai dari pemerintah kabupaten-kota, provinsi, dan pemerintah pusat untuk bekerja secara terintegrasi dan menghilangkan ego sektoral.

Presiden menekankan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan karena berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Dengan hadirnya seorang purnawirawan Marsekal TNI di pucuk kepemimpinan kementerian yang membidangi persoalan agraria, penuh harapan bahwa sosok kedisiplinan dan ketegasan tentara dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa lahan yang menumpuk di meja kerja Menteri ATR/BPN.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Mendag dan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR/BPN