SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyiapkan tanah milik pemerintah dan sudah ditawarkan untuk menjadi lahan relokasi bagi rumah warga korban banjir karena berada di sempadan sungai wilayah perkotaan.
"Kita memiliki beberapa tanah, termasuk yang di Garut kota," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman di Garut, Sabtu (24/7/2022).
Pemerintah Daerah sedang mendata daerah mana saja yang menjadi pemukiman warga di kawasan sempadan sungai atau daerah rawan diterjang banjir.
Daerah yang harus direlokasi, kata dia, seperti wilayah Garut kota, yakni daerah Paminggir sekitar aliran Sungai Cipeujeuh, selanjutnya Dayeuh Handap, Muara Sanding, dan beberapa kampung lainnya.
"Kemudian ada di lain, di daerah Al Bayyinah beberapa tanah punya kita, kita tawarkan, kita sudah melakukan negosiasi," katanya.
Ia menyampaikan hasil laporan sementara, sekitar seratusan rumah warga di daerah perkotaan Garut perlu direlokasi karena tempatnya dekat dengan bibir sungai.
Jika warga masih bertahan di rumah tersebut, kata dia, maka akan diterjang banjir lagi yang khawatir membahayakan keselamatan jiwa penghuninya.
"Kalau misalkan tetap di situ kita juga enggak bisa memberikan bantuan rumah karena itu di sempadan sungai," katanya.
Helmi menyatakan kecamatan lain yang terdampak bencana banjir, seperti daerah selatan, yakni Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi juga akan direlokasi karena daerahnya cukup berbahaya terancam luapan sungai jika terjadi hujan deras.
Baca Juga: Tampil Gemas di Variety Show 'No Prepare,' Chaeryeong ITZY Banjir Pujian
Di daerah itu tercatat sebanyak 28 rumah dengan jumlah 31 kepala keluarga terdampak banjir, selanjutnya Pemkab Garut berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk segera merelokasi.
"Masyarakat hampir sebagian besar setuju, dan ini harus 100 persen (direlokasi). Jadi jangan menyisakan satu pun, kalau ada satu di sini tetap membahayakan juga," katanya.
Bencana banjir bandang di Garut itu melanda 14 kecamatan yang terjadi setelah hujan deras dan berlangsung lama mengguyur wilayah Garut, Jumat (15/7/2022), akibatnya banyak rumah warga terendam dan jembatan rusak.
Helmi mengungkapkan nilai kerugian sementara akibat bencana banjir bandang menerjang 14 kecamatan itu dilaporkan sebesar Rp17 miliar dari indikator kerusakan rumah maupun fasilitas umum dan lainnya.
"Kerugiannya ternyata cukup besar, hitungan sementara baru Rp17 miliar, dan itu bakal lebih jauh dari itu," kata Helmi. [Antara]
Berita Terkait
-
Tragis! Afghanistan Tersingkir dari Asian Games 2026 Tanpa Bertanding karena Lapangan Banjir
-
WNI Terjebak di Hotel saat Banjir Besar di Bangkok
-
Banjir Bangkok Meluas, 50 Distrik Ditetapkan Sebagai Zona Bencana Nasional
-
Pemprov DKI Guyur Rp2,11 Triliun untuk 7 Proyek Strategis: Bangun Rusun hingga Pengendali Banjir
-
Warga Eks Bantaran Rel Pasar Gaplok Ingin Huntara Senen Jadi Tempat Tinggal Tetap
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- 5482 Korban Keracunan MBG, Viral Ucapan Wapres Gibran: Bawa Bekal dari Rumah, MBG Jangan Dimakan
- 12 Pilihan Mesin Cuci Langsung Kering Tanpa Jemur
- Angka Hoki Shio untuk Menarik Rezeki dan Keberuntungan Finansial
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Jejak Aparat pada Kematian Pedagang Cermin saat Demo 27 Agustus 2026
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
Terkini
-
Dorong Mitigasi Bencana Jabar, Iwan Suryawan Minta Kalkulasi Anggaran Realistis dan Nyata
-
Bantu UMKM Hadapi Biaya Operasional Membengkak, Toco Academy Bagikan Strategi Pecah Telur di Bogor
-
Mobilitas Makin Fleksibel, BRI Infinite Prioritas Tawarkan Ekstra 27.000 GarudaMiles
-
Buntut Skandal Kamar Mewah, Bangunan Fasilitas Khusus di Lapas Cibinong Akhirnya Diratakan
-
Temuan Anyar Sidak DPR di Lapas Cibinong: Ada Bangunan Tanpa Izin dan Krisis Tenaga Kesehatan