Heboh Paten Citayam Fashion Week, Politisi Golkar Desak Pemda Buka Ruang Publik yang Banyak

SuaraJabar.id - Politisi partai Golkar yang juga anggota DPR RI, Christina Aryani menilai tidak tepat langkah beberapa pihak yang mendaftarkan Citayam Fashion Week (CFW) ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dikatakan oleh Christina, apresiasi atas kreativitas anak muda yang menggelar event tersebut tidak harus dalam bentuk pendaftaran HAKI ke Kemenkumham, tetapi memberi ruang bagi ekspresi anak muda sehingga menghasilkan kreativitas yang lebih menarik lagi.

"Langkah pendaftaran HAKI menurut saya kurang tepat. Karena jika diformalkan atau sifatnya komersial sudah beda lagi urusannya. Sementara Citayam Fashion Week adalah spontanitas ala anak muda yang ingin berkreasi," kata Christina.

Menurut anggota Komisi I DPR RI itu, kemunculan Citayam Fashion Week adalah spontan, tidak formal, dan gerakannya organik, sehingga kalau didaftarkan ke HAKI, justru akan membatasi kreativitas anak-anak muda.

Baca Juga: Viral Video Warga Runaway di Depan Katedral Santo Yosef, Citayam Fashion Week Mulai 'Rasuki' Kota Pontianak?

Christina lebih mendorong agar kegiatan CFW dibiarkan saja berjalan alamiah yang sepenuhnya menjadi urusan anak-anak muda.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta itu meyakini anak-anak muda memiliki komunitas yang bisa mengorganisir diri mereka sendiri dengan baik.

"Pemerintah daerah sebaiknya hanya perlu memastikan agar ruang-ruang publik untuk masyarakat diperbanyak. Salah satu pesan yang bisa diambil dari Citayam Fashion Week adalah perlunya ruang-ruang terbuka bagi masyarakat untuk berkreasi," ujarnya.

Karena itu, menurut dia lagi, selama ini ruang terbuka untuk publik itu terbatas, maka catatan pentingnya adalah ruang publik untuk masyarakat di daerah-daerah perlu diperbanyak di Jakarta maupun juga Citayam, Bogor, Depok atau daerah-daerah lain. [ANTARA]

Baca Juga: Baim Wong Cabut Pendaftaran HAKI Citayam Fashion Week: Maaf Saya Tidak Ada Niat Mengambil Hak Orang Lain