CEK FAKTA: Beredar Petisi Unhas Tolak LGBT Diduga Akibat Heboh Mahasiswa Non-Biner, Benarkah?

SuaraJabar.id - Beberapa waktu lalu konflik antara mahasiswa dan dosennya di Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan sempat membuat geger masyarakat. Pasalnya mahasiswa itu mengaku bergender non-biner alias netral.

Masalah tersebut mendapat respons yang sangat menghebohkan di Indonesia. Apalagi karena gender netral sendiri belum banyak dipahami oleh masyarakat.

Huru-hara tidak berhenti sampai di situ. Pasalnya dilihat SuaraJabar.id di akun Twitter @ndagels, tampak tangkapan layar petisi yang dibuat untuk menolak komunitas LGBT di Unhas.

"Menolak komunitas LGBT berkembang di Unhas," begitulah judul yang tertera di tangkapan layar petisi tersebut, dikutip pada Selasa (23/8/2022).

Pembuat petisi menargetkan 10 ribu tanda tangan dan terlihat sudah mendapatkan 8.808 di antaranya. "Dengan 10.000 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin direspon oleh pembuat keputusan!" ujar pembuat petisi lebih lanjut.

Dikutip dari kolom komentar, petisi ini menuai pro dan kontra di kalangan warganet.

"Setuju banget gue kalo ini, btw kalo ada link petisi nya, gue bagii," komentar warganet.

"Hadeh +62," timpal warganet lain yang tampaknya justru kontra dengan petisi tersebut.

Namun benarkah keberadaan petisi tersebut?

Baca Juga: 5 Kontroversi Chika Kinsky dan Yumi Kwandy, Pasangan LGBT yang Cintanya Kandas Setelah 2 Tahun Berhubungan

Penjelasan

Menelusuri percakapan di kolom komentar, SuaraJabar.id berhasil mendapatkan link dari petisi yang dimaksud. Namun ketika dibuka, rupanya petisi tersebut telah dihapus dari situs change.org.

"Petisi ini tidak tersedia. Baik URL salah atau melanggar Pedoman Komunitas kami, atau penggagas petisi menghapusnya," begitulah keterangan yang tertera di laman yang dimaksud.

Usut punya usut petisi tersebut diduga sudah dihapus menindaklanjuti komentar dari Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa.

Jamaluddin meminta agar persoalan ini tidak perlu diperpanjang, termasuk dengan mengunggah petisi online. Pasalnya saat ini masalah antara dosen dan mahasiswa itu sudah selesai.

"Inikan Negara Kesatuan Republik Indonesia punya aturan. Kita ikut apapun aturan oleh negara kita," tutur Jamaluddin.