SuaraJabar.id - SPBU Vivo masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Revvo 89 dengan harga Rp 8.900 per liter. Tak ayal, sejumlah SPBU Vivo diserbu warga usai Pemerintah menaikan harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter.
Revvo 89 sendiri diketahui hampir setara dengan Pertalite. Jika Revvo 89 memiliki oktan 89, Pertalite memiliki kandungan oktan yang lebih baik yakni 90.
Di Kota Bandung, SPBU Vivo terdapat di Jalan Dr, Djunjunan atau Pasteur. Namun dari keterangan warga pada Minggu (4/9/2022), SPBU Vivo di Pasteur sudah kehabisa stok Revvo 89 yang dijual lebih murah dari Pertalite itu.
Polresta Cirebon, Jawa Barat menangani 41 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode Januari sampai Agustus 2022. Kasus tersebut didominasi kekerasan seksual.
"Dari 41 kasus yang kami tangani, didominasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang jumlahnya mencapai 28 perkara," kata Kanit PPA Satreskrim Polresta Cirebon Iptu Dwi Hartati, di Cirebon, Minggu (4/9/2022).
1. Ada di Bandung dan Bekasi, Berikut Lokasi SPBU Vivo yang Jual BBM Sejenis Pertalite Cuma Rp 8.900 per Liter
SPBU Vivo masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Revvo 89 dengan harga Rp 8.900 per liter. Tak ayal, sejumlah SPBU Vivo diserbu warga usai Pemerintah menaikan harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter.
Revvo 89 sendiri diketahui hampir setara dengan Pertalite. Jika Revvo 89 memiliki oktan 89, Pertalite memiliki kandungan oktan yang lebih baik yakni 90.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Mahasiswa Dikabarkan Bakal Geruduk Kantor DPRD Riau
2. Polresta Cirebon Tangani 41 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Mayoritas Pelecehan Seksual
Polresta Cirebon, Jawa Barat menangani 41 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode Januari sampai Agustus 2022. Kasus tersebut didominasi kekerasan seksual.
"Dari 41 kasus yang kami tangani, didominasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang jumlahnya mencapai 28 perkara," kata Kanit PPA Satreskrim Polresta Cirebon Iptu Dwi Hartati, di Cirebon, Minggu (4/9/2022).
3. Harga BBM Naik, Organda Minta Pajak Kendaraan Angkutan Umum Digratiskan
Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dinilai memberatkan bagi pelaku usaha angkutan umum. Untuk itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat (Jabar) mengusulkan kepada pemerintah agar pajak kendaraan bermotor bagi angkutan umum digratiskan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Tag
Berita Terkait
-
Harga BBM Naik, Mahasiswa Dikabarkan Bakal Geruduk Kantor DPRD Riau
-
BBM Naik, Anggota Komisi VI Serukan Jaga Ketahanan Energi, Agar Tak Seperti Sri Lanka
-
Terpopuler: Ongkos Angkot Kota Bogor Jauh Dekat Rp 5000, Viral! Gadis Asal Cianjur Jadi Korban Pelecehan di Angkot
-
Prabowo Merangsek dan Jadi Rival Berat Ganjar Pranowo dalam Survei Capres LSI: Apes Nama Gatot Nurmantyo Terbawah
-
Banyak Diburu, Berikut Daftar Lokasi SPBU Vivo di Wilayah Jakarta, Jabar, Tangerang da Bogor
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Satu Pelaku Curas di Bekasi Ditangkap, Polisi Dalami Keterkaitan dengan 12 Kasus Lain
-
Jalan Ambles Banjarwangi-Singajaya Sepanjang 15 Meter, Polisi Pasang Garis Pengaman
-
Antisipasi Politik Uang dan Konflik, 600 Polisi Disiagakan Amankan Pilkades Serentak di Cianjur
-
Tak Lagi Bergantung pada DNA Salmon, PDRN Nabati Jadi Inovasi Baru Industri Skincare
-
Revitalisasi RSUD dan Puskesmas Jadi Bukti Pemerintah Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat