Derita Petani Jawa Barat: Tak Punya Lahan, Diganggu Preman dan Pokja hingga Harga Pupuk Selangit

SuaraJabar.id - Sebanyak 6 bus rombongan petani asal Pangalengan atau Bandung Selatan menggeruduk kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (27/9/2022).

Ada sekitar 300 petani yang hadir. Dari mulai anak-anak hingga lansia, mereka kebanyakan merupakan petani penggarap yang tak memiliki tanah sendiri. Kaun tani berunjuk rasa bersama buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Bandung Raya, serta sejumlah kelompok pelajar dan mahasiswa.

Gabungan massa aksi yang berkumpul siang tadi, sejak sekitar 11.00 WIB, menamakan kelompoknya sebagai Komite Bersama Aksi Hari Tani Nasional. Mereka berorasi depan Gedung Sate dan sempat beraudiensi di dalam gedung tersebut. Namun, mereka gagal bertemu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Salah satu perwakilan petani, Ubus (77) mengatakan, keresahan yang mereka suarakan di antaranya soal harga jual produksi sayur yang rendah, sementara harga pupuk disebut melangit alias mahal. Pemerintah dianggap selalu gagal menghadirkan jaminan perlindungan harga jual bagi petani.

Baca Juga: BBM Revvo 89 di SPBU Vivo Pasteur Bandung Ludes Usai Diserbu Warga

"Harapan kami tolong pemerintah itu melihat rakyat di desa yang tercekik, jangan duduk-duduk di kantor. Yang dirasakan oleh kaum tani sekarang ini sengsara. Tercekik," katanya kepada Suara.com di lokasi.

Di samping itu, Ubus juga mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan hak garap atas lahan garapan kepada petani penggarap secara mutlak, jangan sampai lahan-lahan tersebut malah direbut oleh tangan-tangan oknum perpanjangan pemerintah sendiri.

"Jangan diganggu-gugat rakyat yang menggarap aset provinsi ini. Jangan menggunakan polisi, preman, apalagi sekarang (kelompok petani) Pokja," katanya.

"Terjadi sekarang ini, oknum tidak bertanggung jawab, (kelompok petani) Pokja mengaku mensertifikasi tanah. Jadi bingung kami mau melawan Pokja gak bisa karena mereka itu kawan kita juga. Jadi, seperti diadu domba (sesama petani)," katanya.

Selain itu, isu kenaikan harga BBM juga turut mereka suara. Kenaikan tersebut dirasa makin mencekik perekonomian mereka.

Baca Juga: Ibu-ibu PKK di Bandung Sulap Pakaian Bekas Jadi Kebaya Baru

Sementara itu, perwakilan buruh, Slamet Priatno menegaskan, perjuangan buruh, tani, pelajar-mahasiswa, dan rakyat miskin kota lainnya adalah perjuangan bersama. Sebagai kelas tertindas, semua elemen harus mau padu dalam berjuang. Untuk itulah, katanya, buruh turut hadir dalam peringatan Hari Tani Nasional.

Mereka juga turut menyuarakan isu lain seperti penolakan terhadap Undang-undang Omnibuslaw, juga menuntut peningkatan kesejahteraan kaum buruh secara luas.

"Tidak bisa dilepaskan satu sama lain, kita kerap sama-sama tertindas oleh kebijakan pemerintah, kita kelas bawah yang terkena dampak. Kami sama, kelas tertindas, sama nasibnya," kata Slamet yang juga menjabat Ketua KASBI Bandung Raya.

Usung 12 Tuntutan

Diketahui, Hari Tani Nasional diperingati pada 24 September. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tahun 1960 di tanggal yang sama, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Adapun, secara lengkap 12 tuntutan dari Komite Bersama Aksi Hari Tani Nasional pada tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Berikan hak garap atas tanah hutan kepada petani penggarap secara mutlak, bukan dengan skema Perhutanan Sosial.

2. Batalkan Kenaikan BBM. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020.

3. Berikan jaminan dan perlindungan atas tanah-tanah yang telah digarap oleh pemerintah untuk rakyat. Menuntut menindak tegas siapa pun atau pihak mana akan pun yang mengganggu dan merampas tanah garapan.

4. Menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas harga hasil produksi pertanian padi dan holtikultura.

5. Mendesak pemerintah untuk menertibkan dan mengamankan program-program pinjaman liar di perdesaan yang semakin mencekik kaum tani akibat praktik peribaan yang sangat tinggi.

6. Hentikan semua tindak kekerasan, pembulian, penangkapan, kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang dengan alasan apapun. Bebaskan seluruh aktivis rakyat yang masih ditahan.

7. Turunkan Harga-Harga Kebutuhan Pokok Rakyat.

8. Turunkan harga bibit, pupuk, obat-obatan dan seluruh sarana produksi pertanian. bagi kaum tani. Berikan alat tangkap gratis dan perlindungan harga hasil tangkapan nelayan miskin.

9. Turunkan bunga pinjaman bagi rakyat menjadi 5 persen pertahun untuk produksi maupun perdagangan kaum tani dan rakyat.

10. Berikan jaminan kepastian kerja bagi Buruh! Hentikan PHK dengan dalih kenaikan BBM.

11. Naikkan upah buruh dan upah semua pekerja, hapuskan pajak dalam berbagai bentuknya yang dibebankan kepada kaum tani, nelayan miskin dan klas buruh serta semua lapisan rakyat yang paling miskin.

12. Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi pada Rakyat. Hapuskan Segala Diskriminasi, Penindasan, Penghisapan dan Pemberangusan Hak Demokratis Perempuan Buruh, Tani, serta Seluruh Rakyat Indonesia.

Kontributor : M Dikdik RA