Langkah Pemerintah Indonesia untuk Antisipasi Krisis Pangan Dinilai Jitu

SuaraJabar.id - Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi krisis pangan di tengah gejolak ekonomi dunia dinilai sudah jitu dan efektif.

"Langkah-langkah Indonesia sudah sangat jitu untuk mewujudkan swasembada pangan; dan ada indikasi yang jelas bagaimana Pemerintah membangun infrastruktur di sektor pangan," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko  dalam Forum Merdeka Barat 9, hari ini.

Moeldoko menyebut Indonesia menerapkan kebijakan yang dinamis dan terbukti jitu untuk mengurangi dampak gejolak ekonomi dan politik global akibat situasi pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina.

Tetapi, menurut Moeldoko, gejolak tersebut berdampak pada capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Baca Juga: Koar-koar Radikalisme Naik Jelang Pemilu 2024, KSP Moeldoko Dinilai Lupa Diri!

Moeldoko menjelaskan hingga saat ini emerintah telah membangun sejumlah infrastruktur penunjang sektor pangan Indonesia, di antaranya 35 unit bendungan, 10.035 hektare jaringan irigasi, dan 21 embung pangan.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga merehabilitasi 152.615 hektare jaringan irigasi, menyediakan 2,86 meter kubik/detik air baku, serta membangun 157 kilometer pengendali banjir dan pengamanan pantai.

"Ini yang mendukung surplus pangan Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah sudah mengantisipasi situasi krisis yang terjadi, sehingga kita tidak kekurangan pangan hingga saat ini. Neraca beras kita juga surplus kurang lebih 3 juta ton," katanya.

Produksi beras Indonesia pada 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 55,67 juta ton gabah kering giling menjadi 54,42 juta ton GKG. Data BPS pada 31 Maret 2022 juga menunjukkan pasokan beras nasional mencapai 9,11 juta ton. Stok beras itu terus meningkat pada 30 April 2022 sebesar 10,15 juta ton.

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan juga menekankan pentingnya masyarakat Indonesia untuk menanam apa saja agar terhindar dari krisis pangan.

Baca Juga: Moeldoko: Potensi Peningkatan Radikalisme Jelang 2024 Harus Diwaspadai

Di sektor energi, program Biodiesel 30 (B30) dapat mengurangi impor minyak, memberikan keseimbangan harga bagi komoditas sawit dalam negeri, serta memperbaiki defisit neraca perdagangan.