Langkah Pemerintah Indonesia untuk Antisipasi Krisis Pangan Dinilai Jitu

SuaraJabar.id - Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi krisis pangan di tengah gejolak ekonomi dunia dinilai sudah jitu dan efektif.

"Langkah-langkah Indonesia sudah sangat jitu untuk mewujudkan swasembada pangan; dan ada indikasi yang jelas bagaimana Pemerintah membangun infrastruktur di sektor pangan," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko  dalam Forum Merdeka Barat 9, hari ini.

Moeldoko menyebut Indonesia menerapkan kebijakan yang dinamis dan terbukti jitu untuk mengurangi dampak gejolak ekonomi dan politik global akibat situasi pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina.

Tetapi, menurut Moeldoko, gejolak tersebut berdampak pada capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Moeldoko menjelaskan hingga saat ini emerintah telah membangun sejumlah infrastruktur penunjang sektor pangan Indonesia, di antaranya 35 unit bendungan, 10.035 hektare jaringan irigasi, dan 21 embung pangan.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga merehabilitasi 152.615 hektare jaringan irigasi, menyediakan 2,86 meter kubik/detik air baku, serta membangun 157 kilometer pengendali banjir dan pengamanan pantai.

"Ini yang mendukung surplus pangan Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah sudah mengantisipasi situasi krisis yang terjadi, sehingga kita tidak kekurangan pangan hingga saat ini. Neraca beras kita juga surplus kurang lebih 3 juta ton," katanya.

Produksi beras Indonesia pada 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 55,67 juta ton gabah kering giling menjadi 54,42 juta ton GKG. Data BPS pada 31 Maret 2022 juga menunjukkan pasokan beras nasional mencapai 9,11 juta ton. Stok beras itu terus meningkat pada 30 April 2022 sebesar 10,15 juta ton.

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan juga menekankan pentingnya masyarakat Indonesia untuk menanam apa saja agar terhindar dari krisis pangan.

Baca Juga: Koar-koar Radikalisme Naik Jelang Pemilu 2024, KSP Moeldoko Dinilai Lupa Diri!

Di sektor energi, program Biodiesel 30 (B30) dapat mengurangi impor minyak, memberikan keseimbangan harga bagi komoditas sawit dalam negeri, serta memperbaiki defisit neraca perdagangan.

Pemerintah juga sedang mengembangkan energi baru terbarukan yang berasal dari panas bumi, sumber daya air, hingga panas matahari. Pada 2022, kata Moeldoko, pencapaian energi baru dan terbarukan sudah mencapai angka 12 persen dari target 23 persen pada 2025.

"Pemerintah pusat dalam mengantisipasi krisis keuangan global, khususnya inflasi, juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pemberian subsidi atas distribusi barang agar barang tidak langka. Bantuan sosial dalam bentuk perlindungan sosial juga masif didistribusikan. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga dan beban ekonomi masyarakat berkurang," ujar Moeldoko.