SuaraJabar.id - Elektabilitas Partai NasDem justru turun setelah mereka mendeklarasikan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024.
Hal itu berdasarkan hasil survei Polmatrix. Dari survei, partai yang mengalami kenaikan elektabilitas usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan justru adalah Partai Demokrat. Elektabilitas Partai Demokrat yakni dari 8,5 persen pada Juni, menjadi 11,3 persen.
“Pascadeklarasi pencapresan Anies, elektabilitas NasDem terus melorot, sebaliknya Demokrat justru melejit ke peringkat kedua,” kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto, Sabtu (29/10/2022).
Dendik mengatakan elektabilitas Demokrat melejit menjadi 11,3 persen, dan berhasil menggeser posisi Partai Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan capres-cawapres, partai-partai politik berharap dapat mendulang coattail effect. Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif.
“Usulan siapa cawapres yang bakal mendampingi Anies membuat PKS dan Demokrat masih belum sepakat untuk bergabung,” kata Dendik.
Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan makin menguat. Demokrat bersikeras mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sedangkan NasDem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa.
“Pemilih Anies terutama dari kalangan Islam masih wait and see, apakah koalisi yang digagas NasDem bakal terbentuk agar bisa mengusung Anies pada pilpres,” ujar Dendik menjelaskan.
Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga.
Baca Juga: Pasangkan Ganjar-Ridwan Kamil, Bima Arya: Mas Gibran Siap Dukung Mereka?
“Jika tercapai duet Anies-AHY, besar kemungkinan Demokrat bakal makin meningkat elektabilitasnya,” kata Dendik.
PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5 persen, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8 persen. Berikutnya ada Golkar (8,0 persen), terpaut tipis dengan PKB (7,7 persen).
Lalu, ada PSI (5,5 persen) dan PKS (4,7 persen), yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4 persen. Selain NasDem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN (2,5 persen) dan PPP (2,0 persen).
Selanjutnya adalah partai baru, Gelora (1,3 persen), Perindo (1,1 persen), dan Partai Ummat (1,0 persen). Lalu ada Hanura (0,5 persen), PBB (0,4 persen), dan pilihan lainnya 1,4 persen, serta tidak tahu/tidak jawab 20,2 persen.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Revitalisasi RSUD dan Puskesmas Jadi Bukti Pemerintah Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat
-
Kapolresta Bogor Kota Minta Maaf atas Insiden Intimidasi Videografer
-
Detik-Detik Menegangkan! Ibu Hamil Melahirkan di Kereta, Dokter Spesialis Kandungan Turun Tangan
-
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik 57,4 Persen, Lingkungan Jadi Sorotan
-
KPK Periksa Bupati Bogor soal Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkab