Laporkan Percepatan KLB PSSI ke Presiden Jokowi, Menpora Pastikan Pemerintah Tak akan Intervensi

SuaraJabar.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan pemerintah tak akan ikut campur apalagi mengintervensi Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan dilakukan oleh PSSI.

Sebelumnya, Zainuddin Amali telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (1/11/2022).

Ia bertemu Presiden Jokowi untuk melaporkan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan dilakukan oleh PSSI dalam waktu dekat ini.

"Kita pemerintah dalam posisi tidak ikut campur, apalagi intervensi dalam pelaksanaan KLB yang sudah diputuskan oleh PSSI. Karena itu menjadi ranah PSSI. Silahkan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan," katanya dikutip dari laman resmi Setkab RI.

Dalam pertemuan itu juga, ia mengaku pihaknya melaporkan soal kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpora RI, mulai dari pelaksanaan hari sumpah Pemuda di IKN hingga persiapan Papua sebagai provinsi olahraga.

"Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana kita mendorong lagi Papua sebagai provinsi olahraga, sedang kita persiapkan itu karena memang dari hasil penelitian yang dikerjakan teman-teman di Universitas Cendrawasih itu dampak dari pelaksanaan pon Terhadap peningkatan rasa nasionalisme orang Papua," jelasnya.

Selain itu, Zainuddin Amali juga mengatakan, pihaknya juga melaporkan soal kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Kata dia, Presiden Jokowi ingin memastikan persiapan tempat-tempat yang akan digunakan dalam Piala Dunia U-20 tersebut.

Tadi juga Pak Presiden menanyakan tentang kesiapan venue-venue yang sebentar lagi akan direnovasi karena FIFA kan mau supaya semua venue utama maupun lapangan-lapangan latihan itu harus direnovasi diperbaiki tetapi tidak mayor dan itu minor saja," ujarnya.

Sebelumnya, PSSI memang sudah memutuskan akan mempercepat KLB. Ketua PSSI Mochamad Iriawan mengatakan, opsi itu diambil agar kompetisi bisa bergulir lagi.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Iwan Bule Bakal Mundur Dari Kursi Ketum PSSI

KLB dilakukan karena menjadi syarat dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diketuai oleh Mahfud MD. TGIPF sendiri beberapa hari lalu pun sudah menyampaikan hasil investigasi soal tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Jokowi.

Beberapa rekomendasinya adalah seperti meminta Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan jajarannya untuk mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral. Namun PSSI menolak hal itu karena dinilai sebagai intervensi dari pemerintah.

Selain itu, PSSI juga diminta agar menggelar KLB dengan harapan adanya pengurus baru yang masuk ke federasi. PSSI pun tak bisa menolak hal itu karena dijadikan syarat oleh pemerintah sebagai izin kompetisi sepakbola.

PSSI pun memutuskan mempercepat KLB dari jadwal semula yang seharusnya dilakukan pertengahan tahun 2023 nanti.

"Karena saya tidak ingin mengorbankan marwah sepakbola Indonesia atau ekosistem yang sekarang sedang berhenti. Di dalam rekomendasi TGIPF juga dijelaskan bahwa pemerintahan tidak akan mengizinkan kompetisi bergulir jika KLB belum diselenggarakan," kata Iriawan.

Kata Iriawan, KLB dilaksanakan karena juga tidak ingin mengorbankan 120 ribu orang yang hidupnya menggantungkan diri dari sepakbola. Seperti ofisial, wasit, pemain, pelatih maupun pelaku UMKM.