SuaraJabar.id - Nama artis Lucky Hakim belakangan menghebohkan publik usai melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu.
Selain Lucky Hakim, a ada artis lainnya yang menjadi pejabat publik di Jawa Barat, yakni Hengky Kurniawan yang kini menjabat Bupati Bandung Barat dan Sahrul Gunawan yang menjabat Wakil Bupati Bandung.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof Muradi menilai pamor yang dimiliki artis tak dipungkiri menjadi salah satu daya pikat untuk meraup suara, dan itu menurutnya sah-sah saja.
"Ya kalau itu doang (digaet untuk meraup suara) enggak apa-apa tapi dia harus meresapi nilai-nilai, bisa memperkuat basis massa dan sebagainya," kata Prof Muradi saat dihubungi Suara.com pada Selasa (21/2/2023).
Baca Juga: Belum Pernah Pacaran, Baim Cilik Lebih Pilih Pelihara Kambing Daripada Punya Pacar
Namun Muradi menilai ada dua kekurangan dari seorang artis yang menjadi kepala daerah. Yakni daya tahan dan juga ideologi. Padahal keduanya menurutnya sangat penting bagi politikus.
"Dua hal kekurangan utama kepala daerah dari kalangan artis. Pertama politik endurance, daya tahan politiknya kan lemah. Jadi gak sama seperti kader lain. Kedua nilai ideologinya gak kuat," ungkapnya.
Contohnya, kata Prof Muradi ada pada diri artis Lucky Hakim yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Padahal jabatannya bersama Bupati Nina Agustina baru berakhir tahun 2026.
Terlebih lagi Lucky Hakim sebelumnya diketahui kerap berpindah partai dari mulai Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem hingga Partai Gerindra.
"Makannya kemudian model kaya Wakil Bupati Indramayu udah tiga kali pindah partai. Kan pusing. Artinya dia tidak mempunyai ideologi tertentu dengan partai yang mengusungnya," kata Muradi.
Baca Juga: Masih Ingat Baim Cilik? Kini Jadi Juragan Kambing dengan Harga Fantastis
Dia menerangkan masa jabatan kepala daerah sudah diatur dalam Undang-undang yakni lima tahun. Jika mengundurkan diri, kaya Prof Muradi, harus ada alasan yang mendesak. Bukan karena alasan tidak nyaman dan sebagainya.
Prof Muradi mengatakan, para kepala daerah baik Bupati dan Wakilnya maupun Wali Kota dan Wakilnya harus paham terhadap dinamika politik sebab tugas masing-masing sudah diatur dalam undang-undang.
"Soal nyaman enggak nyaman kan proporsinya sudah jelas. Meskipun secara praktik enggak sama harusnya dia paham dengan dinamika yang ada," sebutnya.
Berita Terkait
-
Perjalanan Karier Nadya Arina, Awalnya Tak Minat Berakting
-
Inilah 7 Makanan yang Bikin Tubuh Wangi, Semuanya Mudah Didapat!
-
Firdaus Oiwobo Maju Caketum PARFI, Warganet: Dihujat Tidak Tumbang, Dipuji Tidak Pernah
-
Dikabarkan Segera Menikah, Begini Respons Hyomin T-ara
-
Deretan Seleb yang Maafkan Pasangan Usai Diselingkuhi, Terbaru Agnes Jennifer
Tag
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Rusuh Lagi! Indonesia Siap-siap Sanksi FIFA, Piala Dunia 2026 Pupus?
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Lolly Kembali Main TikTok, Penampilannya Jadi Sorotan: Aura Kemiskinan Vadel Badjideh Terhempas
Pilihan
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
-
Sejarah dan Makna Tradisi Nyekar Makam Sebelum Puasa Ramadan
Terkini
-
Tips Tetap Bugar dan Sehat Selama Berpuasa Ramadan Menurut Dokter Penyakit Dalam
-
Dinkes Karawang Catat Peningkatan Kasus DBD di Awal 2025, Banyak Terjadi di Wilayah Perkotaan
-
Sopir Truk Maut Kecelakaan di Pasir Suren Sukabumi Ditetapkan Tersangka
-
Polisi Gagalkan Peredaran Sabu Senilai Rp500 Juta di Garut
-
Seluruh Korban Meninggal Kecelakaan Gerbang Tol Ciawi Berhasil Diidentifikasi